Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 76
Judul Disnaker Kota Ambon Buka Posko Pengaduan THR
Nama Media indonesiatimur.co
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://indonesiatimur.co/2021/04/29/disnaker-kota-ambon-buka-
posko-pengaduan-
thr/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=disnaker-
kota-ambon-buka-posko-pengaduan-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-28 22:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, Steiven Patty mengatakan, berdasarkan instruksi
edaran Mentri Tenaga Kerja, THR bagi karyawan harus dibayar paling lambat H-7. "Hal ini juga
ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Walikota Ambon, dalam hal ini ditandatangani oleh pak
Sekot itu edaran dari kota Ambon nomor 841.4/05/SE/2021 itu tentang pembayaran THR
keagamaan bagi pekerja,"ujarnya.
DISNAKER KOTA AMBON BUKA POSKO PENGADUAN THR
Ambon, indonesiatimur.co - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, Steiven Patty
mengatakan, berdasarkan instruksi edaran Mentri Tenaga Kerja, THR bagi karyawan harus
dibayar paling lambat H-7. "Hal ini juga ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Walikota Ambon,
dalam hal ini ditandatangani oleh pak Sekot itu edaran dari kota Ambon nomor 841.4/05/SE/2021
itu tentang pembayaran THR keagamaan bagi pekerja,"ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari edaran Menteri Ketenagakerjaan, Patty mengatakan, dinas yang
dipimpinnya melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahan yang ada di kota Ambon lewat
surat edaran itu, agar perusahaan melakukan kewajibannya untuk membayar THR. Ini berlaku
untuk semua perusahan yang ada di kota Ambon.
Selain itu, Disnaker Kota Ambon membuka posko pengaduan THR. "Apabila karyawan-karyawan
yang merasa perusahaan tidak melaksanakan kewajiban untuk pembayaran THR, mereka bisa
lapor ke posko pengaduan THR di Dinas Tenaga Kerja di Passo, sehingga dari situ kita bisa
menindaklanjuti pengaduan itu, sehingga hak-hak dari karyawan bisa dipenuhi,"tandasnya.
Menurutnya, untuk THR sudah diatur dalam UU ketenagakerjaan dan juga instruksi dari Menteri
Tenaga Kerja nomor per 06/Men/2002 tanggal 8 Maret Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya.
Apabila perusahan tidak melaksanakan kewajibannya, bisa diberikan teguran secara administrasi
bahkan sampai dengan tingkat pidana.
"Oleh karena itu kami laksanakan sosialisasi ini sekalian dalam rangka pembinaan kepada
perusahan-perusahan dalam hal pembayaran THR, jadi kita langsung datang ke
perusahaan,"ungkapnya.(it-02).
75
