Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 78

Imbauan itu disampaikan terkait hingga saat ini pandemi COVID-19 belum usai. Bahkan dalam
              dua pekan terakhir mengalami peningkatan untuk klaster perkantoran di DKI Jakarta.
              "Saya  ingatkan  teman-teman  pekerja  yang  nanti  merayakan  May  Day  agar  tetap  mengikuti
              protokol Kesehatan," kata Ida lewat keterangan resminya, Rabu, 28 April 2021.

              Ia menyatakan tidak menginginkan pekerja mengabaikan prokes sehingga menimbulkan klaster
              baru.

              Menurutnya,  kian  merebaknya  kasus  covid-19  di  negara  lain  seperti  India  harus  menjadi
              pelajaran berharga.

              "Kita harus banyak belajar dari India yang melonggarkan prokes yang mengakibatkan klaster
              baru yang lebih dahsyat. Ini jangan sampai menimpa kita," ucapnya.

              Ida juga menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan akan turut merayakan May Day tahun ini
              dengan menyelenggarakan vaksinasi bagi pengurus konfederasi dan sejumlah kegiatan sosial
              lainnya.

              "Kami  juga  akan  menyelenggarakan  May  Day  bersama-sama  dengan  serikat  pekerja/serikat
              buruh dan APINDO sebagai unsur pengusaha. Berbagai kegiatan sosial akan kami selenggarakan
              sebagai bentuk kepedulian kami," tandasnya.

              Sebelumnya, elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
              menyatakan akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK)
              Jakarta Pusat pada peringatan Hari Buruh atau May Day pada Sabtu, 1 Mei 2021.

              Diketahui, sidang gugatan judicial review terhadap Omnibus Law Cipta Kerja tengah berjalan di
              MK. Kalangan buruh menolak UU tersebut.

              Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan buruh akan menyuarakan dua isu strategis yang penting
              bagi  kehidupan  buruh.  Beberapa  di  antaranya  soal  penolakan  UU  Cipta  Kerja  dan  isu
              pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2021.

              "Kami tak dapat menerima Omnibus Law. Kami minta hakim MK kabulkan uji formil dan materil
              yang sudah dilakukan perwakilan buruh anggota KSPI," tegas Said beberapa waktu lalu.***
































                                                           77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83