Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

"Target penerima bantuan adalah pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara pegawai informal yang porsinya 57% belum tersentuh BPJS, bahkan sebelum
pandemi," kata Bhima saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, bantuan tersebut lebih tepat diberikan kepada para pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kemudian untuk korban PHK harusnya juga diprioritaskan
karena daya belinya paling terdampak," ujarnya.

Dia menilai, bila pemberian stimulus itu salah sasaran, maka uang yang ditransfer ke penerima
BLT pun tak akan digunakan untuk berbelanja. Mereka akan memilih uang itu untuk disimpan di
bank karena melihat kondisi perekonomian yang masih belum stabil.

"Kalau salah sasaran, maka stimulusnya lebih banyak disimpan di bank, tidak langsung
dibelanjakan oleh penerima," jelasnya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai rencana itu
hanya janji surga sebab kini Indonesia sedang tertimpa krisis ekonomi akibat Covid-19. Dengan
begitu, pernyataan itu layaknya janji surga untuk meredam para buruh yang kini banyak gajinya
dipotong oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

"Enggak mungkin turunnya konsumsi ditutup dari APBN semuanya. Hal yang mustahil. Jadi ini
lebih janji surga saja untuk meredam buruh," kata Said Iqbal saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, kini yang terpenting dan harus diperhatikan pemerintah adalah serius menangani
pandemi Covid-19, medan menaikkan upah buruh pada 2021. "Yang dibutuhkan adalah
ningkatan korona, roadmap pencegahan PHK, dan naikan upah minimum 2021 sebesar 8%
untuk tetap menjaga daya beli buruh," ucapnya.

DKI Terbanyak Terima BLT
Lima provinsi menduduki peringkat teratas dari 34 provinsi di Indonesia dalam per-olehan
bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji/upah kepada pekerja bergaji dibawah Rp 5 juta.
Data tersebut diketahui dari hasil peluncuran bantuan subsidi gaji/upah tahap I sebanyak 2,5
juta pekerja dan 3 juta pekerja penerima bantuan subsidi gaji/upah di tahap II.

Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat teratas dengan pekerja paling banyak menerima
bantuan subsidi gaji/upah yakni 1.071.414 pekerja atau sekitar 19,48%. Urutan kedua hingga
kelima ditempati oleh Jawa Barat (1.029.830 pekerja/-18,72%), Jawa Tengah (702.531
pekerja/12,77%), Jawa Timur (560.670 pekerja/10,19%), dan Banten (455.193 pekerja/ -
8,28%).

"Subsidi upah ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja, dan
mendongkrak belanja konsumsi, sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam siaran
pers nya di Jakarta kemarin. Ida mengatakan, melalui subsidi gaji/upah, pemerintah ingin
melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan ekonomi pekerja dari dampak pandemi Covid-
19. dita angga rusiana/ fadel prayoga/ ichsan amin /hafid fuad

BERHARAP DONGKRAK DAYA BELI

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilanjutkan diharap dapat meningkatkan daya
beli masyarakat. Pasalnya, daya beli akan mengerek konsumsi dan ada akhirnya turut bedampak
ke pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Total penerima bantuan subsidi upah(BSU) yang bergaji di bawah Rp5 iuta sebanyak 15,7
juta karyawan

10