Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Besaran itu pun memiliki ketentuan lebih lanjut bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), yakni
peserta dengan tingkat risiko sangat rendah membayar 0,0024 persen dari iuran, hingga tingkat
risiko sangat tinggi membayar 0,0174 persen iuran.

Tak hanya JKK, iuran JKm pun dipotong hingga 99 persen. Pasal 10 aturan tersebut mengatur
perhitungan bagi peserta PPU, yakni 1 persen dikali dengan 0,3 persen dari upah sebulan,
sehingga peserta hanya perlu membayar 0,003 persen dari upah sebulan.

Mekanisme pemberian keringanan iuran JKK dan iuran JKm diberikan secara langsung oleh BPJS
Ketenagakerjaan tanpa permohonan. "Mekanisme keringanan iuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem kepesertaan yang dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan," seperti dikutip dari aturan tersebut, Senin, 7 September 2020.

Terkait penundaan pembayaran iuran diatur dalam Pasal 17 beleid tersebut. Kebijakan itu
diberikan dengan sejumlah syarat.

Syarat pertama adalah pemberi kerja wajib memungut iuran JP dari pekerja sebesar 1 persen
dari upahnya, kemudian pemberi kerja menyetorkan iuran JP sebesar 2 persen dari upah pekerja
sebagai kewajiban pemberi kerja kepada BP Jamsostek.

"Sebagian iuran JP sisanya yaitu sebesar 99 persen dari iuran JP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diberikan penundaan pembayaran sebagian iuran JP, yang pelunasannya
sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling
lambat tanggal 15 April 2022," tertulis dalam beleid tersebut.

Lalu siapa saja yang bisa menunda pembayaran sebagian iuran BP Jamsostek tersebut? Aturan
itu menyebutkan, penundaan pembayaran hanya ditujukan kepada pemberi kerja dan pekerja
skala usaha menengah dan besar yang memenuhi sejumlah syarat. Beberapa di antaranya
adalah yang kegiatan produksi, distribusi, atau kegiatan usahanya terganggu akibat Covid-19
dan sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek.
Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat bicara menanggapi
rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan payung hukum untuk mengatur
penundaan pembayaran iuran BP Jamsostek.

Presiden KSPI Said Iqbal menolak wacana penundaan pembayaran iuran BP Jamsostek hingga
akhir tahun akhir 2020. Ia menilai kebijakan ini mengada-ada dan tidak tepat. "Dengan
disetopnya iuran, maka yang akan diuntungkan adalah pengusaha," katannya dalam keterangan
resmi di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020.

Sebab, menurut Said, para pengusaha tidak perlu membayar iuran wajib. Sebaliknya, buruh
justru dirugikan karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama iuran
dihentikan.

BISNIS.

13