Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 164

Syarat Menjadi Penerima BLT BPJS & Cara Pendaftaran  Bantuan Langsung Tunai (BLT)
              BPJS  Ketenagakerjaan  atau  Bantuan  Subsisi  Upah  (BSU)  diberikan  oleh  pemeritah  kepada
              pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Bantuan diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama
              4 bulan pada 2020.

              Pada periode pencairan pertama, dana BLT langsung diberikan sebanyak Rp1,2 juta atau untuk
              jatah dua bulan. Total jumlah penerima bantuan ini ditargetkan 15,7 juta pekerja untuk periode
              penyaluran pada tahun 2020.

              Oleh karena jumlah penerima BLT BPJS tahap 1 sebanyak 2,5 juta orang dan tahap 2 sejumlah
              3 juta orang, pencairan bantuan ini akan berlanjut ke beberapa fase berikutnya.

              Ida Fauziah  pernah mengatakan Kemenaker menargetkan BLT untuk dua bulan pertama bisa
              cair ke rekening 15,7 juta pekerja, pada akhir September 2020.

              Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar pekerja penerima upah bisa menerima BLT ini.
              Syarat tersebut telah tertuang di dalam  Peraturan Menaker (Permenaker)  Nomor 14 Tahun
              2020  tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Pemerintah  Berupa  Subsidi  Gaji/Upah  Bagi
              Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

              Mengutip info resmi dari  Kemenaker  , untuk bisa menerima dana BLT BPJS Ketegakerjaan, para
              pekerja harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut:  1. Berstatus WNI yang dibuktikan
              dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  2. Besrtatus sebagai pekerja/buruh penerima upah
              3. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketegakerjaan  4. Status peserta
              aktif  BPJS  Ketegakerjaan  dibuktikan  dengan  nomor  kartu  kepesertaan    5.  Tercatat  sebagai
              peserta BPJS Ketegakerjaan sampai Juni 2020  6. Menjadi peserta aktif program jaminan sosial
              ketegakerjaan yang membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
              Rp5 juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan  7. Memiliki rekening bank yang
              aktif (bank negara maupun bank swasta).

              Selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, perusahaan pekerja juga harus menyerahkan data
              nomor rekening calon penerima BLT kepada BPJS Ketegakerjaan.

              Data nomor rekening pekerja tersebut kemudian diserahkan oleh BPJS kepada Kemenaker untuk
              divalidasi, sebelum dikirim ke KPPN dan bank penyalur bantuan untuk keperluan pencairan.
              Prosedur pendataan calon penerima BLT BPJS dan mekanisme pencairannya ke rekening para
              pekerja juga telah diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.

              BPJS Ketenagakerjaan  sudah mengumumkan bahwa proses pengumpulan data nomor rekening
              calon penerima BLT subsidi upah masih terus dilakukan hingga 15 September 2020. Bagian HRD
              perusahaan diminta segera mengirimkan data nomor rekening karyawannya yang memenuhi
              syarat untuk menerima bantuan subsidi upah.

              Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan para pekerja agar mewaspadai modus penipuan
              dari akun media sosial yang mengatasnamakan BPJamsostek atau BPJS-TK dan meminta nomor
              rekening dengan alasan pendataan calon penerima BLT. Sebab, pendaftaran calon penerima BLT
              subsidi upah hanya dilakukan dengan cara HRD perusahaan melaporkan data nomor rekening
              pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
              Berdasarkan keterangan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, sampai tanggal 1
              September  2020,  jumlah  data  nomor  rekening  pekerja  calon  penerima  BLT  yang  sudah
              tervalidasi sebanyak 11,3 juta.

              BLT  BPJS  Jamsostek  Diberikan  Hingga  2021    Pemerintah  telah  berencana  melanjutkan
              penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sampai kuartal I tahun

                                                           163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169