Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 164
Syarat Menjadi Penerima BLT BPJS & Cara Pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsisi Upah (BSU) diberikan oleh pemeritah kepada
pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Bantuan diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama
4 bulan pada 2020.
Pada periode pencairan pertama, dana BLT langsung diberikan sebanyak Rp1,2 juta atau untuk
jatah dua bulan. Total jumlah penerima bantuan ini ditargetkan 15,7 juta pekerja untuk periode
penyaluran pada tahun 2020.
Oleh karena jumlah penerima BLT BPJS tahap 1 sebanyak 2,5 juta orang dan tahap 2 sejumlah
3 juta orang, pencairan bantuan ini akan berlanjut ke beberapa fase berikutnya.
Ida Fauziah pernah mengatakan Kemenaker menargetkan BLT untuk dua bulan pertama bisa
cair ke rekening 15,7 juta pekerja, pada akhir September 2020.
Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar pekerja penerima upah bisa menerima BLT ini.
Syarat tersebut telah tertuang di dalam Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 14 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.
Mengutip info resmi dari Kemenaker , untuk bisa menerima dana BLT BPJS Ketegakerjaan, para
pekerja harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut: 1. Berstatus WNI yang dibuktikan
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Besrtatus sebagai pekerja/buruh penerima upah
3. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketegakerjaan 4. Status peserta
aktif BPJS Ketegakerjaan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan 5. Tercatat sebagai
peserta BPJS Ketegakerjaan sampai Juni 2020 6. Menjadi peserta aktif program jaminan sosial
ketegakerjaan yang membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
Rp5 juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan 7. Memiliki rekening bank yang
aktif (bank negara maupun bank swasta).
Selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, perusahaan pekerja juga harus menyerahkan data
nomor rekening calon penerima BLT kepada BPJS Ketegakerjaan.
Data nomor rekening pekerja tersebut kemudian diserahkan oleh BPJS kepada Kemenaker untuk
divalidasi, sebelum dikirim ke KPPN dan bank penyalur bantuan untuk keperluan pencairan.
Prosedur pendataan calon penerima BLT BPJS dan mekanisme pencairannya ke rekening para
pekerja juga telah diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.
BPJS Ketenagakerjaan sudah mengumumkan bahwa proses pengumpulan data nomor rekening
calon penerima BLT subsidi upah masih terus dilakukan hingga 15 September 2020. Bagian HRD
perusahaan diminta segera mengirimkan data nomor rekening karyawannya yang memenuhi
syarat untuk menerima bantuan subsidi upah.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan para pekerja agar mewaspadai modus penipuan
dari akun media sosial yang mengatasnamakan BPJamsostek atau BPJS-TK dan meminta nomor
rekening dengan alasan pendataan calon penerima BLT. Sebab, pendaftaran calon penerima BLT
subsidi upah hanya dilakukan dengan cara HRD perusahaan melaporkan data nomor rekening
pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan keterangan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, sampai tanggal 1
September 2020, jumlah data nomor rekening pekerja calon penerima BLT yang sudah
tervalidasi sebanyak 11,3 juta.
BLT BPJS Jamsostek Diberikan Hingga 2021 Pemerintah telah berencana melanjutkan
penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sampai kuartal I tahun
163