Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Sri Mulyani mengatakan, rencana perpanjangan beberapa program bansos di 2021 merupakan
upaya penyesuaian karena masih berkembangnya kasus Corona di Indonesia. Dirinya pun
melaporkan rencana tersebut kepada Komisi XI DPR.

"Saya sampaikan kepada Komisi XI, karena tadi barusan Sidang Kabinet Paripurna, juga
tampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan COVID karena
kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan ada vaksin tapi COVID masih ada,"
kata Sri Mulyani di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Sri Mulyani mengaku, keputusan memperpanjang atau mengurangi jumlah anggaran
perlindungan sosial ke depannya harus bisa dipahami oleh Komisi XI DPR sebagai mitra utama
Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, penyesuaian kebijakan penanganan COVID dan program pemulihan
ekonomi nasional (PEN) harus dikelola secara fleksibel oleh Kementerian Keuangan selaku
bendahara negara.
"Dalam konteks ini kami di Kemenkeu harus betul-betul fleksibel dalam melihat berbagai
dinamika tapi tetap lihat disiplin fiskal," jelasnya.

"Jadi mohon untuk Komisi XI karena sebagai partner utama kami, juga bisa memahami dinamika
yang harus kita kelola ini sebagai bendahara dalam situasi yang begitu sangat fleksibel dan
berubah, tentu tanpa harus mengorbankan rambu-rambu prudential dari sisi fiskal policy kita,"
tambahnya.

Dapat diketahui, pemerintah berencana akan melanjutkan sejumlah program bantuan dan
subsidi untuk masyarakat di tahun depan. Tujuannya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat
di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada beberapa
program prioritas yang dipastikan akan berlanjut di tahun depan. Pertama banpres untuk modal
UMKM.

"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos itu, satu bansos tunai yang terkait
dengan banpres presiden untuk UMKM. Itu akan dilanjutkan," ujarnya di Istana Kepresidenan
Jakarta, Senin (7/9/2020).

Kedua, lanjut Airlangga, bantuan untuk subsidi gaji juga akan dilanjutkan. Bantuan ini berupa
uang tunai Rp 600 ribu per bulan untuk karyawan swasta yang aktif menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

Ketiga, pemerintah juga akan melanjutkan program bantuan Kartu Pra Kerja. Selain itu bansos
tunai untuk PKH dan bantuan sembako juga rencananya akan tetap disalurkan.
(hek/fdl) .

190