Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Syarat lengkap itu diatur dalam Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak COVID-19.

Tahapan subsidi gaji yang disalurkan adalah setiap dua bulan sehingga pencairan pada setiap
termin sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima.

Bantuan subsidi gaji pada tahap pertama di 27 Agustus 2020 lalu disalurkan melalui empat bank
himpunan bank negara (Himbara) ke rekening penerima.

Bantuan subsidi gaji ini ditujukan untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang memenuhi
57 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga
terkontraksi hingga minus 5,51 persen, yang turut membuat laju ekonomi domestik terjerembab
ke level minus 5,37 persen.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Jumat (4/9/2020) memperlihatkan subsidi
gaji telah diberikan kepada 2.310.974 pekerja yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 5 juta
dalam penyaluran tahap pertama.

Jumlah itu merepresentasikan 92,44 persen dari total penerima bantuan subsidi upah (BSU)
tahap pertama yaitu sebesar 2,5 juta pekerja, menurut keterangan dari Kemnaker yang dikutip
pada Minggu.

"Pada penyaluran subsidi gaji/upah tahap I, jumlah rekening yang tidak dapat disalurkan
sebanyak 15.659 rekening penerima. Adapun rekening yang masih dalam proses penyaluran
173.367 penerima," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dikutip dari Antara,
Minggu (6/9/2020).

Menurut Ida, penyebab subsidi gaji itu tidak bisa disalurkan karena adanya duplikasi rekening,
rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, dan
rekening tidak sesuai dengan NIK.

Karena itu dia meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang melakukan verifikasi data rekening
calon penerima, untuk berkomunikasi dengan segala pemangku kepentingan untuk
menyelesaikan persoalan pelaporan data tersebut.

Proses penyaluran subsidi gaji tahap kedua sendiri sudah dimulai per Jumat (4/9/2020) setelah
Kemnaker menyelesaikan pemeriksaan ulang atau check list data yang sudah diberikan BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, berbeda dengan tahapan sebelumnya dalam tahap kedua pemerintah
akan menyalurkan BSU kepada 3 juta pekerja.

Kemnker telah memberikan data 3 juta calon penerima kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian menyerahkan dana BSU kepada Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur.

Bank-bank milik negara itu kemudian menyalurkan BSU, yaitu berupa Rp600.000 per bulan
selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, ke rekening pribadi pekerja baik rekening sesama
bank Himbara atau bank swasta.

Kemnaker menargetkan BSU akan dapat disalurkan kepada seluruh 15,7 juta pekerja sesuai yang
ditargetkan pemerintah pada pertengahan September 2020..

193