Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 193
"Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang," kata Deputi Direktur
Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja,
kepada Liputan6.com , Senin (7/9/2020).
Secara rinci ia mengatakan dari target calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi
gaji 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 14,3 juta nomor rekening, dan yang sudah
tervalidasi berlapis sampai dengan tiga tahap mencapai 11,5 juta nomor rekening.
Lanjutnya, ada dua alternatif tindakan atas nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi
berlapis BP Jamsostek .
Alternatif pertama pihak BP Jamsostek akan mengembalikan data nomor rekening kepada
perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang, jika penyebabnya bukan karena
ketidaksesuaian dengan Permenaker 14/2020.
Sementara, alternatif kedua adalah kondisi dimana data peserta tidak valid karena tidak sesuai
kriteria yang disebutkan dalam Permenaker dimaksud, maka nomor rekening tersebut secara
otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU.
Maka BP Jamsostek terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera
menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan, dengan batas waktu
telah diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020.
"BP Jamsostek juga berharap perusahaan mempercepat proses penyampaian data yang
dikonfirmasi ulang," ujarnya.
Kendati begitu, ia menegaskan jika terkait pencairan subsidi gaji pihaknya tidak berwenang
menjawab, karena proses terkait pencairan ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Melainkan
bertugas untuk memvalidasi data nomor rekening yang sesuai dengan persyaratan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bantuan subsidi gaji
bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dilanjutkan pada kuartal I 2021. Hal ini untuk
meningkatkan daya beli masyarakat.
"Bantuan untuk subsidi gaji akan dilanjutkan pada kuartal pertama tahun depan," kata Airlangga
dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan
Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara di Jakarta, seperti
dikutip dari Antara, Senin (7/9/2020).
Bantuan subsidi gaji, kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
itu, menjadi salah satu program prioritas atau unggulan dalam strategi Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) pada tahun depan. Pemerintah mempertimbangkan untuk melanjutkan bantuan
bersifat langsung tunai itu, agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya konsumsi
masyarakat di tengah tekanan pandemi COVID-19.
Pada tahun ini, bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan diberikan selama empat bulan,
dengan target penerima 15,7 juta jiwa pekerja.
Syarat pekerja yang berhak memperoleh subsidi gaji adalah pekerja tersebut mendapat gaji di
bawah Rp5 juta per bulan, dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja
tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan memiliki rekening
bank yang aktif.
192
