Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Bantuan ini digulir sejak 17 Agustus 2020. Pemerintah akan menutup pendaftaran bagi pelaku
usaha mikro yang ingin mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro yang
terdampak Covid-19 pada minggu kedua September 2020.

Alokasi Anggaran Bisa Berubah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran program pemulihan ekonomi
nasional tahun depan akan berubah, salah satunya untuk program perlindungan sosial (bansos).

"Nampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan Covid karena
kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan vaksin tapi Covid masih ada.
Sehingga waktu kemarin kita bicara program PEN yang lebih rendah, namun Bapak Presiden
Joko Widodo akan tetap melakukan perubahan alokasi," jelas Sri Mulyani dalam Raker bersama
Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9).

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa APBN juga harus tetap fleksibel dengan mempertimbangkan
berbagai dinamika yang terjadi di tahun depan. Kendati begitu tetap dengan memperhatikan
disiplin fiskal dan prudent dalam mengelola keuangan.

Adapun dalam RAPBN 2021, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp 971,2 triliun atau
setara dengan 5,5% terhadap PDB.

"Ini yang akan kita coba antisipasi apakah dalam hal ini bansosnya akan diperpanjang, apakah
jumlahnya dikurangi, mungkin ini akan berubah di beberapa tempat. Sehingga kami di Kemenkeu
harus fleksibel dalam melihat berbagai dinamika tapi tetap lihat disiplin fiskal," tuturnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 356,5 triliun untuk Program PEN 2021 atau lebih
rendah dibandingkan alokasi pada 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial
Rp 110,2 triliun, dukungan UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun,
pembiayaan sektoral dan pemda Rp 136,7 triliun, serta insentif usaha Rp 20,4 triliun.

Khusus untuk program perlindungan sosial tahun depan akan diturunkan dalam lima program.
Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua, kartu sembako diberkan kepada 18,8 juta KPM.

Ketiga, program Kartu Pra Kerja. Keempat, dana desa berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan
mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kelima, bantuan tunai kepada 10 juta KPM
masing-masing penerima sebesar Rp 200 ribu selama enam bulan.

Kadin Sambut Positif

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Hubungan Internasional Shinta W Kamdani, menyambut baik keputusan pemerintah untuk
melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tahun 2021.
Shinta memproyeksikan perekonomian nasional akan pulih dari dampak pandemi Covid-19
secara bertahap, satu sampai dua tahun ke depan. Selain itu, menurut dia, setiap sektor ekonomi
membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk pulih.

Tergantung karakter industri atau sektor usaha, besarnya damage ekonomi di sektor tersebut,
dan confidence pelaku usaha dan konsumen di sektor tersebut sepanjang Covid-19," kata Shinta
kepada Investor Daily, Senin (7/9).

62