Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 58
Judul DKI Jadi Provinsi Penerima BSU Terbanyak
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg8
Jurnalis P-5
Tanggal 2020-09-08 05:06:14
Ukuran 87x239mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.880.000
News Value Rp 62.640.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penerima subsidi upah terbanyak setelah dilakukan
penyaluran subsidi tahap I dan II untuk total 5,5 juta pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang
pekerjanya menerima bantuan subsidi upah (BSU) terbanyak dengan jumlah 1.071.414 pekerja
atau sekitar 19,48 persen. Provinsi lain menduduki lima teratas penerima bantuan itu yaitu Jawa
Barat (1.029.830 pekerja), Jawa Tengah (702.531 pekerja), Jawa Timur (560.670 pekerja) dan
Banten (455.193 pekerja).
DKI JADI PROVINSI PENERIMA BSU TERBANYAK
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penerima subsidi upah terbanyak setelah dilakukan
penyaluran subsidi tahap I dan II untuk total 5,5 juta pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang
pekerjanya menerima bantuan subsidi upah (BSU) terbanyak dengan jumlah 1.071.414 pekerja
atau sekitar 19,48 persen. Provinsi lain menduduki lima teratas penerima bantuan itu yaitu Jawa
Barat (1.029.830 pekerja), Jawa Tengah (702.531 pekerja), Jawa Timur (560.670 pekerja) dan
Banten (455.193 pekerja).
"Subsidi upah ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja, dan
mendongkrak belanja konsumsi sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Ida Fauziyah di Jakarta pada Senin (7/9).
Menurut Menaker, Program BSU itu dilakukan karena pemerintah ingin melindungi,
meningkatkan dan mempertahankan ekonomi pekerja dari dampak pandemi Covid-19.
Bantuan sebesar 600.000 rupiah per bulan untuk empat bulan itu masuk langsung ke rekening
pribadi pekerja dan dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
"Akan lebih baik jika bantuan subsidi gaji/upah dibelanjakan produk-produk lokal dan UMKM.
Dengan demikian industri lokal dan UMKM juga ikut bergeliat," kata Ida.
Selain provinsi terbanyak, Kemnaker juga merilis data provinsi dengan penerima subsidi gaji
terendah yaitu Nusa Tenggara Timur dengan 7.264 pekerja, Sulawesi Barat 5.980 pekerja,
57