Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

terhadap ketidakmampuan perusahaan memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk membayar
iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Bahwa ketidakmampuan perusahaan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan secara
masif dapat berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan," demikian PP tersebut, dikutip Investor Daily, Senin (7/9).

Pada penjelasan umum, dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang
memberatkan perekonomian, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga
kesinambungan penyelenggaraan Program Jamsostek akibat Covid-19. Tindakan khusus untuk
menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program tersebut antara
lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.

Kebijakan relaksasi pada PP tersebut meliputi kelonggaran batas waktu pembayaran iuran
program Jaminan Kecelakaan Kerja 0KK), iuran Jaminan Kematian (JKM), iuran program Jaminan
Hari Tua (JHT),dan iuran Program Jaminan Pensiun (JP) setiap bulan. Kemudian, termasuk juga
keringanan iuran JKK dan iuran JKM, dan penundaan pembayaran sebagian iuran JP, serta
pengurangan denda.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan, pemerintah melakukan penyesuaian iuran Program Jamsostek bagi
pemberi kerja, peserta penerima upah (PU), dan peserta bukan penerima upah (BPU), dan
peserta bukan penerima upah tertentu. Adapun kebijakan relaksasi atau penyesuaian iuran itu
diberlakukan selama bencana non alam penyebaran Covid-19 dan selama jangka waktu
pelunasan penundaan pembayaran sebagian Iuran JP

"Kebijakan yang diatur dalam PP tersebut diharapkan dapat melindungi, mencegah, atau
mengurangi pekerja yang mengalami pemotongan upah, pengurangan hari kerja, dirumahkan
dengan upah dibayar sebagian atau upah tidak dibayar, dan pemutusan hubungan kerja," imbuh
penjelasan dari regulasi tersebut.

Jika dipaparkan lebih lanjut, pasal 4 ayat (1) menjelaskan kelonggaran batas waktu pembayaran
iuran. Jika dalam aturan sebelumnya sederet Program Jamsostek menetapkan batas waktu
pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya, aturan kali ini pun dilonggarkan. Pemberi kerja tetap
wajib memungut, membayar dan menyetorkan, serat peserta BPU diberi kelonggaran paling
lambat tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.

Mekanisme dan Persyaratan

Selanjutnya terkait mekanisme, persyaratan, dan besaran keringanan iuran JKK dan JKM dibahas
pada pasal 5-16 di PP Nomor 49/2020. Keringanan iuran JKK dan JKM diberikan sebesar 99%,
sehingga iuran yang tetap dibayarkan sebesar 1%. Pembayaran iuran sebesar 1% tersebut
memiliki hitungan yang berbeda, ditinjau dari tingkat risiko bagi peserta PU dan ditinjau dari
besaran upah bagi peserta BPU. Khusus bagi peserta yang tidak diketahui nilai upahnya,
perhitungan pembayaran 1% iuran ditinjau dari nilai kontrak pekerjaan.

Persyaratan keringanan iuran JKK dan/atau JKM ditujukan bagi pemberi kerja, peserta PU dan
BPU yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020. Namun hal itu berlaku setelah iuran JKK
dan/atau JKM sudah dilunasi sampai Juni 2020. Untuk peserta PU dan BPU yang mendaftar pada
bulan Juli 2020, harus lebih dulu membayar iuran dua bulan pertama dan akan diberikan
keringanan pada bulan ketiga.
Dalam mekanismenya, pemberian keringanan iuran JKK dan/atau JKM diberikan secara langsung
oleh BP Jamsostek. Hal itu dilaksanakan melalui sistem kepesertaan yang dikelola BP Jamsostek.
"Dalam hal pemberi kerja, peserta PU, dan peserta BPU telah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM
bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan maka kelebihan Iuran JKK dan

54