Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 56
Iuran JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM berikutnya,"
demikian bunyi pasal 16 pada regulasi tersebut.
Sedangkan penundaan pembayaran sebagian iuran JP dijelaskan, pemberi kerja wajib
memungut iuran JP dari pekerja sebesar 1%. Tapi tetap membayarkan dan menyetorkan iuran
JP kepada BP Jamsostek sebesar 2% dari upah pekerja. Penundaan pembayaran J P sebesar
99% dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat pada 15 Mei 2021 dan
diselesaikan paling lambat 15 April 2022.
Penundaan pembayaran iuran J P itu berlaku jika kegiatan produksi, distribusi atau kegiatan
utama usahanya terganggu akibat bencana nonalam penyebaran Covid-19. Sehingga berdampak
pada penurunan omset penjualan/ pendapatan bulanan sebesar lebih dari 30%. Data penurunan
itu disampaikan per bulan sejak bulan Februari 2020 dengan surat pernyataan dari pimpinan
tertinggi pemberi kerja secara itikad baik.
Untuk mendapatkan relaksasi, pemberi kerja mesti menyampaikan permohonan. Sedangkan BP
Jamsostek melakukan verifikasi atas permohonan paling lama 3 hari sejak permohonan diterima.
Kemudian, BP Jamsostek mesti menyampaikan persetujuan atau penolakan paling lambat 1 hari
setelah hasil verifikasi diketahui. Sebagai catatan, pasal 25 menegaskan jika peserta melakukan
klaim J P pada jangka waktu berlakunya PP itu, maka iuran seluruh yang ditunda harus dibayar
lunas oleh pemberi kerja sebelum manfaat diberikan kepada pekerja.
55
