Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2021
P. 42
Menurut Ida, aturan terkait pengelolaan dana jaminan sosial sudah diatur secara rigid dan cukup
ketat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"PP tersebut sudah membatasi hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan jajaran dalam
menginvestasikan dana yang dititipkan oleh pekerja atau buruh kepada BPJS Ketenagakerjaan,"
ujar Ida.
Regulasi itu, tambah Ida, juga menjaga agar buruh terlindungi dan mendapatkan manfaat yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Ketenagakerjaan masih berpegang pada
aturan main tersebut.
Meski demikian, Ida memastikan kementeriannya akan terus memantau setiap perkembangan
penyidikan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pihaknya juga menghormati proses
hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung.
"Seluruh proses kami serahkan ke Kejaksaan Agung," jelasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan potensi kerugian negara atas dugaan
korupsi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp20 triliun.
Dugaan korupsi itu terkait dengan kesalahan pengelolaan dana investasi di saham dan reksa
dana. Febrie menyebut kerugian tersebut setidaknya terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Pihak Kejaksaan Agung masih mendalami analisis keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga itu
akan mengkaji kerugian investasi terjadi karena kesalahan pemilihan investasi atau memang
kesengajaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
41
