Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2021

Ida menyatakan pihaknya tak akan melakukan intervensi terkait kasus tersebut. Kementerian
Ketenagakerjaan juga tak melakukan konsolidasi secara langsung dengan BPJS
Ketenagakerjaan.

"Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan DJSN
mengupayakan perlindungan dan memberikan informasi yang clear bahwa dana jaminan sosial
pekerja atau buruh tetap aman," ungkap Ida kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/2).

Ida menuturkan Kementerian Ketenagakerjaan akan menghormati proses yang sedang
berlangsung di Kejaksaan Agung. Ia juga akan memantau setiap perkembangan penyidikan
terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

"Seluruh proses kami serahkan ke Kejaksaan Agung," imbuh dia.

Menurut Ida, aturan terkait pengelolaan dana jaminan sosial tertuang dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"PP tersebut sudah membatasi hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan jajaran dalam
menginvestasikan dana yang dititipkan oleh pekerja atau buruh kepada BPJS Ketenagakerjaan,"
ujar Ida.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan korupsi
di BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp20 triliun. Rencananya, surat itu akan dikirim hari ini atau
besok Rabu (17/2).

Said berharap kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan perhatian penuh
dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kasusnya bisa diusut tuntas.
Said menyatakan dugaan kasus korupsi ini adalah hal yang serius. Pasalnya, dugaan korupsi itu
terjadi pada dana buruh dan pengusaha yang setiap bulan membayar iuran ke BPJS
Ketenagakerjaan.

"Ini persoalan serius bagi buruh, save dana buruh di BPJS Ketenagakerjaan," tegas Said.Ia
mengatakan KSPI akan melakukan aksi pada Rabu (17/2) di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu, aksi akan berlanjut di kantor Kejaksaan Agung pada Kamis (18/2).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie
Adriansyah mengatakan potensi kerugian negara atas dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan
sebesar Rp20 triliun.

Dugaan korupsi itu terkait dengan kesalahan pengelolaan dana investasi di saham dan reksa
dana. Febrie menyebut kerugian tersebut setidaknya terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Pihak Kejaksaan Agung masih mendalami analisis keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga itu
akan mengkaji kerugian investasi terjadi karena kesalahan pemilihan investasi atau memang
kesengajaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

(aud/agt).

43