Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 74

Minimum  Kota  (UMK)    Kota  Semarang    Tahun  2021  di  halaman  kantor  Dinas  Tenaga  Kerja
              (Disnaker) Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro No 21 Semarang, Rabu (23/9).
              Mereka menyuarakan kenaikan Upah  UMK  Kota Semarang 2021 sebesar Rp 3.395.930.00 dari
              nilai upah yang ada saat ini sebesar Rp 2.715.000.

              "Ini berdasarkan prediksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Desember 2020 ditambah kebutuhan
              tambahan wajib buruh saat  pandemi Covid-19  . Rinciannya UMK 2021 Rp 3.029.330,68 + Rp
              366.600. Jadi jumlahnyabRp 3.395.930.68," kata Koordinator Aksi, Aulia Hakim, Rabu (23/9).

              Dia menjelaskan, usulan penetapan UMK Kota Semarang 2021 itu berdasarkan  hasil kajian dan
              hasil survei lapangan ditambah dengan kebutuhan tambahan wajib saat pandemi Covid-19.

              Aulia menggarisbawahi, penetapan kenaikan UMK Kota Semarang 2021 itu diperuntukkan hanya
              bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun. Sementara bagi pekerja
              yang  memiliki  masa  kerja  satu  tahun  atau  lebih  maka  harus  mendapatkan  upah  lebih  dari
              ketentuan UMK 2021. "Ini untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
              bangsa di tengah anomali ekonomi pandemi Covid-19," imbuhnya.

              Ketua  DPD  FSPKEP  Jateng,  Ahmad  Zainuddin  yang  ikut  hadir  di  aksi  tersebut  mengatakan,
              beberapa waktu lalu terdapat kebijakan genit dari Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah
              yang menyatakan situasi seperti sekarang ini dianggap sebagai force majeur (suatu kejadian
              yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan). "Namun, kami melihat
              ini tidak memenuhi syarat-syarat yang mengikuti sebagai keadaan di luar kuasa," terangnya.

              Meski demikian, Zainuddin menilai ada beberapa pengusaha hitam yang memanfaatkan situasi
              ini dengan mengabaikan hak-hak buruh dengan aturan yang dibuat sedemikian rupa hingga
              semakin ketat.

              Di  siai  lain,  sejumlah  kebijakan  pemerintah  yang  diberikan  kepada  perusahaan,  seperti
              pelonggaran, pembebasan pajak, insentif dan sebagainya nampaknya tidak memberikan dampak
              positif sebagaimana yang diharapkan.





































                                                           73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79