Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Diketahui, kalangan buruh kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR , Jakarta menyuarakan
pendapat ihwal RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada hari ini, Selasa (25/8).
"DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang
berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya,
dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa
(25/8).

Ketua DPP PDIP itu mengingatkan bahwa sudah ada pertemuan antara parlemen dengan 16
perwakilan serikat buruh atau serikat pekerja pada 20-21 Agustus 2020 di Jakarta. Pertemuan
itu khusus membahas RUU Cipta Kerja yang dikritik kaum buruh.

Puan bilang pertemuan itu menghasilkan empat kesepahaman soal klaster ketenagakerjaan
dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua di antaranya adalah soal hubungan ketenagakerjaan
yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja yang
terbuka terhadap masukan publik.
Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini menegaskan pihaknya akan tetap
melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Dia menegaskan bahwa DPR akan melakukannya
secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan
nasional.
"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan
berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," ujar Puan.

Hari ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan
Kompleks Parlemen, Jakarta. KSPI menyebut aksi dihadiri puluhan ribu buruh dengan agenda
menolak RUU Cipta Kerja dan menuntut penghentian PHK. Di sisi lain, pimpinan DPR mengaku
bersepakat setidaknya dalam empat hal dengan para buruh terkait Omnibus Law RUU Cipta
Kerja.
Hal itu terjadi usai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dua pimpinan Badan Legislasi
DPR, Willy Aditya dan Supratman Andi Agtas, menemui massa demonstran gabungan serikat
buruh yang menolak RUU Ciptaker di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/8).

Willy mengungkap poin kesepakatan pertama adalah bahwa materi muatan Klaster
Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
tak bisa diganggu gugat.

"Jadi terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Upah, Pesangon, Hubungan Kerja, PHK,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Jaminan Sosial, dan material muatan lain yang
terkait dengan putusan MK, harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi," kata dia,
kepada CNNIndonesia.com.

Lalu kesepakatan kedua adalah soal sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja akan
dikembalikan sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kesepakatan ketiga berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri 4.0. Nantinya, hubungan itu pengaturannya dapat dimasukkan di dalam
RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.
"Dan terakhir akan memasukkan pokok-pokok pikiran dari serikat buruh ke dalam DIM (daftar
inventarisasi masalah) tiap fraksi," kata Willy. Selain itu, pihaknya akan memperjuangkan
asipirasi buruh untuk mempersingkat masa sengketa perburuhan yang prosesnya sering kali
berlarut-larut.

"Iya itu salah satu pokok pikiran yang akan kita masukkan ke dalam DIM," ujar Willy. (dhf/bmw).

208