Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 239
positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Kita sekarang sudah bersaudara dan kami akan
sekeras-kerasnya memperjuangkan apa yang sudah kita sepahamkan dengan tim perumus
positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi) Tidak ada perjuangan yang bisa dilakukan
hanya segelintir orang, apa yang sudah menjadi komitmen bersama Said Iqbal, Sufmi Dasco,
dan kami adalah bentuk persatuan perjuangan kita
Ringkasan
Puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
dipusatkan di Menko Perekonomian dan DPR RI, Selasa (25/8). Aksi tersebut dilakukan bukan
hanya di DKI Jakarta, namun juga di sejumlah tempat lainnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi serentak
juga dilakukan di berbagai daerah. Antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di
Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya.
AKSI BURUH TOLAK RUU CIPTA KERJA TAK HANYA DI JAKARTA
oleh Arif Satrio Nugroho, Riskyan Adiyudha, Nawir Arsyad Akbar Puluhan ribu buruh melakukan
aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dipusatkan di Menko Perekonomian
dan DPR RI, Selasa (25/8). Aksi tersebut dilakukan bukan hanya di DKI Jakarta, namun juga di
sejumlah tempat lainnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi serentak
juga dilakukan di berbagai daerah. Antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di
Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya.
"Aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau,
Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makasar, Manado, Kendari, Mataram,
Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya," kata Said Iqbal saat dikonfirmasi Republika melalui
pesan singkat, Selasa (25/8).
Ada dua isu yang dibawa dalam aksi ini adalah tolak omnibus law draf pemerintah dan setop
PHK massal dampak Covid 19. Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh
menolak omnibus law draf pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk
menolak omnibus law.
Kesembilan alasan tersebut adalah hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon,
waktu kerja eksploitatif, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, phk
dipermudah, hak cuti dan upah atas cuti dihapus, tka buruh kasar dipermudah masuk, sanksi
pidana dihapus, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja
kontrak dan outsourcing seumur hidup.
"Kami berharap, pemerintah dan DPR bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32
Konfederasi serta federasi lainnya, yaitu mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta
Kerja, atau setidaknya UU no 13/2003 tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali."
Kalaupun klaster ketenagakerjaan tidak dicabut dari RUU Cipta Kerja, dia meminta agar
setidaknya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diubah atau direvisi
sedikitpun. Termasuk didalamnya semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah final
terhadap regulasi tersebut tidak boleh diubah.
238
