Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 240
"Kalaulah ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan kedalam omnibus law maka sebaiknya
memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat," kata Said.
Dia mengatakan, bahasan lain yang juga lebih baik dimasukan ke dalam klaster ketenagakerjaan
adalah peningkatan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan atau segala sesuatu
yang belum diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003. Seperti pekerja industri rintisan, UMKM dan
transportasi daring.
Said mengatakan, aksi penolakan akan terus berlanjut jika aspirasi buruh tidak dikabulkan
pemerintah dan DPR RI. Dia mengungkapkan, aksi serupa juga akan dilakukan di berbagai
daerah dengan mengusung isu yang sama.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya terbuka untuk menampung aspirasi dari
serikat buruh terkait RUU Cipta Kerja. Untuk itu, ia mengimbau tak perlu lakukan aksi penolakan,
karena berpotensi menularkan Covid-19.
"DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang
berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya,
dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," ujar Puan lewat keterangan resminya, Selasa
(25/8).
Ia memastikan, DPR merupakan rumah dan perwakilan rakyat. Sehingga, pintu lembaganya
selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi serikat buruh.
"DPR RI, yang merupakan rumah rakyat, membuka pintu bagi kelompok buruh untuk
menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait
RUU Cipta Kerja," ujar Puan.
Selain itu, kata Puan, DPR dan serikat buruh telah membentuk tim perumus. Di mana keduanya
telah menghasilkan empat poin kesepakatan. Salah satunya perihal ketenagakerjaan yang lebih
adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja.
DPR juga akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat. Serta, hati-hati,
transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.
"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan
berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," ujar Puan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa serikat buruh yang menggelar aksi tolak
RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menyampaikan, pihaknya akan
mengupayakan aspirasi yang diperjuangkan oleh serikat buruh.
"Bahwa DPR RI akan sekeras kerasnya memperjuangkan aspirasi kawan kawan sekalian," ujar
Dasco di hadapan massa aksi tolak RUU Cipta Kerja, Selasa (25/8).
Ia menjelaskan, DPR dan serikat buruh telah membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja.
Keduanya menghasilkan empat kesepahaman, pertama, terkait klaster ketenagakerjaan yang
mengatur beberapa hal, seperti upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain,
harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.
Kedua, berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, dikembalikan
sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Ketiga, berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri. Maka pengaturannya dapat dimasukan ke dalam RUU Cipta Kerja dan
terbuka terhadap masukan publik. Terakhir, fraksi-fraksi akan memasukan poin-poin materi
239
