Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

"Pegawai pemerintah Non-PNS sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka dia
memang termasuk yang menerima program bantuan pemerintah ini," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Sebelumnya, kata Ida Fauziah , hanya 13,8 juta pekerja swasta saja yang berhak menerima
subsidi gaji tersebut.

Namun, atas pertimbangan serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L), maka angka
penerima subsidi bertambah menjadi 15,7 juta pekerja termasuk pegawai honorer .

"Jadi awalnya 13,8 juta pekerja swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta. Kemudian, setelah
kami koordinasi lintas kementerian dan lembaga, kami juga memberikan kesempatan kepada
pegawai pemerintah non-PNS yang mereka tidak menerima gaji ke-13 berhak untuk
mendapatkan subsidi gaji," jelasnya.

Pemerintah pun awalnya menjadwalkan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) yang disalurkan hari
ini, Selasa (25/8/2020), kepada 15,7 juta pekerja.

Namun, kebijakan itu ditunda. Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan
melakukan pengecekan kembali kesesuaian data yang ada selama 4 hari sesuai petunjuk teknis
(juknis).

Subsidi gaji tersebut tidak hanya diterima oleh pekerja swasta dengan kriteria penghasilan di
bawah Rp 5 juta, tetapi juga untuk pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer.
Artinya, dampak penundaan penyaluran tidak hanya dialami pekerja swasta , tetapi juga
pegawai honorer .

Saat ini, dikatakan Ida Fauziah , telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi
upah/gaji sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses
validasi.

Pemerintah melalui Kemenaker telah menerima data rekening 2,5 juta peserta BP Jamsostek
yang menjadi calon penerima subsidi gaji dalam penanganan dampak Covid-19 dari Direktur
Utama BP Jamsostek Agus Susanto.

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS
Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami menargetkan bisa ditransfer
dimulai akhir Agustus ini," katanya.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan, setelah diperoleh kesesuaian data, pihaknya akan menyerahkan
data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan
uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur, yakni bank-bank pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pegawai Honorer Juga Dapat Subsidi Gaji,
Ini Penjelasan Menaker".

236