Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 265
kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan
validasi ulang," tutur Agus.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh
BP Jamsostek dan berkata, "Data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di checklist
untuk mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN
untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari
bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah."
Pihaknya juga menambahkan bahwa Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist
pada data yang telah diberikan oleh BP Jamsostek demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini, "Pegawai pemerintah non
PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang
menerima program bantuan perintah ini," ujar Ida.
Sementara Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Jateng dan DIY, Suwilwan Rachmat berkata,
"Sampai dengan Senin malam pukul 22.00 kami sudah mengumpulkan rekening pekerja di
wilayah Jawa Tengah dan DIY sebanyak 1.800.467 pekerja dari potensi 2.029.839 pekerja, yang
sesuai kriteria normatif berdasarkan Permenaker 14 thn 2020 dapat menerima. Atau sebesar
88,7% pekerja sdh melaporkan nomor rekeningnya. Masih ada potensi sebanyak 229.372 lagi
pekerja yang belum melaporkan nomor rekening. Dan kami terus mengimbau kepada seluruh
pekerja di Jateng dan DIY yg memenuhi kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
segera melaporkan nomor rekening-nya melalui aplikasi yang sudah kami sediakan atau ke HRD
perusahaan masing-masing. Kami juga imbau kepada Apindo, SP/SB, Forum HRD serta
asosiasi/perhimpunan pengusaha dan pekerja stakeholder kami untuk ikut bersama-sama
mendorong anggotanya segera melaporkan nomor rekening-nya agar program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) ini tepat sasaran dan dapat meningkatkan daya beli pekerja untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian Indonesia.".
264
