Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan ada sembilan
alasan kaum buruh menolak draf omnibus law pemerintah. Mereka menyoalkan hilangnya upah
minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif, karyawan kontrak seumur
hidup, outsourcing seumur hidup, PHK dipermudah, hak cuti dan upah atas cuti dihapus, TKA
buruh kasar dipermudah masuk, sanksi pidana dihapus, serta potensi hilangnya jaminan
kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup.

"Dalam omnibus law, upah akan semakin murah. Karena selain menghilangkan UMK dan UMSK,
juga diberlakukan upah minimum industri pada karya. Selain itu, kenaikan upah hanya
didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, dalam PP No 78/2005, kenaikan upah
minimum didasarkan pada inflansi plus pertumbuhan ekonomi," jelas Said Iqbal dalam
keterangannya, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, pekerja kontrak dan outsourcing diperbolehkan untuk seluruh jenis pekerjaan dan
berlaku seumur hidup tanpa batas kontrak. Akibatnya, buruh tidak lagi diangkat menjadi
karyawan tetap. Karena bukan karyawan tetap, dengan sendirinya hak pesangon pekerja kontrak
dan outsourcing tidak akan pernah mendapatkan pesangon seumur hidupnya selayaknya
karyawan tetap.

"Kalaupun ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pemerintah, tapi berlaku untuk
pekerja dengan masa kerja 1 tahun keatas. Jadi pengusaha buat saja kontrak kerja per 11 bulan
saja diputus terus dikontrak lagi dan seterusnya, maka tidak perlu bayar JKP," terang dia.
Berikutnya, di dalam omnibus law, pesangon dihapus dan dikurangi nilainya. Padahal, dalam UU
No 13/2003 disebutkan ada tiga komponen dalam pesangon, yaitu uang pesangon itu sendiri,
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar 15 persen.

287