Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 387
Dia pun menambahkan untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima manfaat program
bantuan subsidi gaji/upah ini.
Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji
di bawah Rp 5 juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi
kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,
mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.
"Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah sebanyak 13,7 juta
dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi, " katanya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain
Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
Menaker Ida menjelaskan pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi
kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
"Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi
lain sesuai ketentuan yang berlaku, " ujarnya.
BISNIS .
386
