Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 392
Judul Pegawai Honorer Non-PNS Juga Dapat BLT Gaji Karyawan Rp600 Ribu
Nama Media tirto.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://tirto.id/pegawai-honorer-non-pns-juga-dapat-blt-gaji-
karyawan-rp600-ribu-f1en
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2020-08-25 09:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,
bisa menerima bantuan gaji Rp600ribu/bulan.
PEGAWAI HONORER NON-PNS JUGA DAPAT BLT GAJI KARYAWAN RP600 RIBU
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,
bisa menerima bantuan gaji Rp600ribu/bulan.
Kementerian Tenaga kerja memperluas kategori pekerja penerima bantuan subsidi gaji pekerja
berpenghasilan Rp5 juta ke bawah.
Sebelumnya pegawai pemerintah baik BUMN dan PNS sudah pasti tidak akan menerima bantuan
subsidi gaji. Namun, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah bilang pegawai pemerintah non PNS
(PPNPN) baik pekerja honorer maupun kontrak dan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan bisa
masuk kategori penerima bantuan subsidi gaji/upah ini.
"Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji
di bawah Rp5juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi
kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan,
mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta," kata dia, Senin
(24/8/2020).
Saat ini, kata Ida, telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji
sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi.
Ia berharap, dengan adanya bantuan ini para pemberi kerja akan lebih disiplin dengan
melaporkan karyawannya untuk mendapat jaminan ke BP Jamsostek.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013, Ida menjelaskan pemerintah
akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan dan
mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS Ketengakerjaan.
391
