Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan
SISNAKER," kata Ida saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor
Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

PERCEPAT BLT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN, MENAKER MINTA DATA BPJS
DIPERCEPAT

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta BPJS Kesehatan
mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) .
Sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan SISNAKER," kata Ida saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan
2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
lanjutnya.

"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,"
tegasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya segera
menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan,
terutama persiapan pelaksanaan program JKP.

"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP," kata Ali.

Ali mengemukakan, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana
mestinya, terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja
dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.
"Ketidakpatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan pendaftaran dan
ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada produktivitas dan
produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS," pungkas Ali.

155