Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

MENAKER MINTA BPJS KESEHATAN PERCEPAT INTEGRASI DATA KEPESERTAAN
JKP
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data
kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Tujuannya agar program
tersebut bisa berjalan secara optimal dan lebih tepat sasaran.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan Sisnaker," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Pernyataan ini disampaikan Ida saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026
di Kantor Kemnaker. Ia menyampaikan proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk
dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6
bulan. Dengan integrasi data ini, nanti bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP.

"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
katanya lebih lanjut.

Ia mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja
yang terkena PHK. Adapun bentuk manfaat bagi penerimanya berupa uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan pelatihan kerja. Menurutnya yang pasti agar program JKP bisa berjalan optimal
dan tepat sasaran, harus mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan dan Sisnaker.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti
sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menaker Ida. Terutama persiapan
pelaksanaan program JKP.

"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP," kata Ali.
Ia mengatakan selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya,
terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam
memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Menurutnya ketidakpatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan pendaftaran
dan ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan tersebut berdampak pada
produktivitas dan produksi badan usaha, yang akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

153