Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

MENAKER MINTA BPJS PERCEPAT DATA JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

INFO BISNIS - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta BPJS Kesehatan mempercepat
integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Tujuannya, agar
program tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan Sisnaker," ujar Menaker Ida saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa
jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis, 15 April 2021.

Menaker Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam
program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.
"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
ujarnya.

Menaker Ida melanjutkan bahwa program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan
pemerintah bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk
manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti siap menindaklanjuti sinkronisasi data
kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, terutama persiapan pelaksanaan
program JKP. "Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa
menyelesaikan beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.

Ali mengemukakan, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana
mestinya. Masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam
memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Antara lain ketidakpatuhan pendaftaran dan
ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada produktivitas dan
produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

157