Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 162
"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan Sisnaker [Sistem Informasi Ketenagakerjaan]," ujar Ida melalui siaran
pers, Kamis (15/4/2021).
Dia menjelaskan proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP
antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan. Dengan
integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta yang masuk
ke dalam program JKP.
"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kami terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional [JKN],"
sambungnya.
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan
pihaknya segera menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan, terutama persiapan pelaksanaan program JKP.
"Nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis untuk bisa menyelesaikan beberapa hal, termasuk
kepesertaan program JKP" kata Ali.
Selama ini, jelasnya, program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.
Sebab, masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam
memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja.
Badan usaha, ujarnya, melakukan ketidakpatuhan dalam hal pendaftaran dan penerimaan
piutang. Ketidakpatuhan tersebut dinilai berdampak pada produktivitas dan produksi badan
usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.
161
