Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 164
"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan SISNAKER," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4).
Menurut Ida, integrasi data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan
Sisnaker dibutuhkan supaya program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Program JKP sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja yang
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Manfaat bagi penerima program JKP berupa uang
tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP
antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.
Menurutnya, melalui proses integrasi data, terdapat kemungkinan peningkatan dan penurunan
jumlah peserta yang masuk ke dalam program JKP. Melihat ini, Ida mengatakan pemerintah
terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam persiapan pelaksanaan JKP ini.
"Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah
mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Ida.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya segera
menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan,
terutama persiapan pelaksanaan program JKP.
"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.
Ali mengemukakan, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana
mestinya, terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja
dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.
Adapun, ketidakapatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan pendaftaran
dan ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada produktivitas dan
produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.
163
