Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

BPJS KESEHATAN AGAR PERCEPAT INTEGRASI DATA KEPESERTAAN JKP

JAKARTA--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan
mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Percepatan integrasi data ini, menurut Menaker penting agar nantinya program tersebut dapat
berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan SISNAKER," ujar Menaker Ida Fauziyah, Kamis (15/4).

Penekanan ini disampaikan Menaker saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-
2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ida menjelaskan, proses integrasi
data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dengan
BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.
Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi
dengan berbagai pihak dalam persiapan pelaksanaan JKP ini.

"Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah
mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," katanya.

Menaker juga mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah
bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi
penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja."Yang
pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus mengintegrasikan
data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya
segera menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan, terutama persiapan pelaksanaan program JKP.

"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.

Ali mengemukakan, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana
mestinya, terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja
dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Ali mengatakan, ketidakpatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan
pendaftaran dan ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada
produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

151