Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 147
Judul Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Sinergi Data
dengan Kemnaker
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/kesehatan/760869/tingkatkan-kepatuhan-
badan-usaha-bpjs-kesehatan-sinergi-data-dengan-kemnaker
Jurnalis EHD
Tanggal 2021-04-15 19:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan
dapat memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terdaftar dalam Program JKN-KIS.
Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses layanan kesehatannya. Saat ini, masih sering kami
temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi para
pekerjanya
neutral - Mundiharno (Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan) Ketidakpatuhan Badan Usaha tersebut antara lain, ketidakpatuhan pendaftaran,
ketidakpatuhan penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang
carry over. Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga
berdampak terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Konsekuensi dari sinergi data ini adalah perlu
banyak duduk bersama, adanya pendalaman dan yang terpenting pemahaman yang sama antar
instansi. Karena dampak dari pertukaran data ini tentu banyak sekali, misalnya ada penurunan
atau peningkatan jumlah peserta. Diperlukan kecermatan pengolahan data dari masing-masing
Ringkasan
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti
mengungkapkan, BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja
Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) milik BPJS Kesehatan. Hal tersebut dilakukan sebagai
upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU).
146