Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 148
TINGKATKAN KEPATUHAN BADAN USAHA, BPJS KESEHATAN SINERGI DATA
DENGAN KEMNAKER
Jakarta, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron
Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja
Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) milik BPJS Kesehatan. Hal tersebut dilakukan sebagai
upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU).
"Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan
pekerjanya terdaftar dalam Program JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses
layanan kesehatannya. Saat ini, masih sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam
menyediakan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya," kata Ghufron dalam keterangan
resminya saat pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan jajaran Direksi
BPJS Kesehatan, Kamis (15/4/2021).
Ghufron berharap dengan segera diimplementasikan sinergi aplikasi WLKP ini diharapkan dapat
menyisir data-data potensial ketenagakerjaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap
Program JKN-KIS. Ghufron berharap dukungan yang solid dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dapat mewujudkan Program JKN-KIS yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat
Indonesia termasuk pekerja.
Sementara itu Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan Mundiharno mengungkapkan, sepanjang tahun 2020, terdapat 1.094 laporan
ketidakpatuhan pemberi kerja atau Badan Usaha kepada Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat
daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara BPJS Kesehatan
dengan Kemenaker.
"Ketidakpatuhan Badan Usaha tersebut antara lain, ketidakpatuhan pendaftaran, ketidakpatuhan
penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang carry over.
Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga berdampak
terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS," ujar Mundiharno.
Sampai dengan 31 Maret 2021, jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar dalam Program JKN-
KIS sebanyak 333.56 dengan jumlah pekerja 16.969.202 dan anggota keluarga sebanyak
21.082.026, sehingga total peserta segmen PPU Badan Usaha sebanyak 38.051.228 jiwa.
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah juga menyambut baik sinergi data yang diharapkan
dapat menyelesaikan berbagai kendala kepesertaan Program JKN-KIS, khususnya bagi segmen
PPU-BU. Menurutnya perlu ada penguatan dalam koordinasi selain dengan Kemenaker juga
dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Konsekuensi dari sinergi data ini adalah perlu banyak duduk bersama, adanya pendalaman dan
yang terpenting pemahaman yang sama antar instansi. Karena dampak dari pertukaran data ini
tentu banyak sekali, misalnya ada penurunan atau peningkatan jumlah peserta. Diperlukan
kecermatan pengolahan data dari masing-masing," kata Ida.
Sumber: BeritaSatu.com.
147
