Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada
pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Dialog tersebut dengan membuat kesepakatan
secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari
raya lebaran tahun berikutnya

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Disnask-er untuk memastikan
dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih tertunda, mengingat THR
merupakan hak pekerja yang harus dilindungi negara

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau
buruh di perusahaan, pada 12 April 2021. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa THR
wajib dibayarkan paling lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan. Namun bagi
perusahaan terdampak Covid-19, waktu pemberian THR dapat dirundingkan dengan pekerja.

PERUSAHAAN-PEKERJA BISA BERUNDING

PONTIANAK - Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran
(SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
pekerja atau buruh di perusahaan, pada 12 April 2021.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat seminggu
sebelum hari raya keagamaan. Namun bagi perusahaan terdampak Covid-19, waktu pemberian
THR dapat dirundingkan dengan pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat, Manto
mengatakan, perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR
sesuai dengan waktu yang ditentukan, dapat melakukan dialog serikat buruh atau pekerja.
"THR tahun 2021 ini harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Bagi perusahaan
yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang
ditentukan, disarankan agar melakukan dialog antara serikat buruh/ pekerja dengan perusahaan
untuk membuat kesepakatan secara tertulis," kata Manto, Kamis (15/4).

Berdasarkan SE tersebut kesepakatan dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik
dan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh
yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga harus dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu, berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan.

Kesepakatan tersebut nantinya juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perun-dang undangan.

"Kesepakatan tersebut harus dilaporkan ke Dis-nakertrans Kalbar paling lambat tujuh hari
sebelum lebaran," tuturnya.

21