Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Adapun terkait besaran THR, lanjutnya, perusahaan harus perpedoman pada PP 36 Tahun 2021
dan Permenaker 6 Tahun 2016.
Pihaknya saat ini juga akan segera membentuk Posko THR untuk menerima dan memproses
pengaduan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan dilakukan selama jam kerja dengan mematuhi Protokol Covid-19.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qa-mal, mengatakan,
usaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman merupakan salah
satu usaha yang terdampak Covid-19. Kendati terdampak, sebagian anggota PHRI Kalbar telah
mempersiapkan THR sebagaimana aturan yang berlaku sejak jauh-jauh hari.

"Beberapa anggota saya yang memang sudah mempersiapkan kebijakan ini jauh-jauh hari
sebelumnya, setahun yang lalu pihak manajemennya sudah mempersiapkan hal ini dari
pendapatan mereka, sehingga sampai pada waktunya sekarang ini mereka tidak menemukan
kendala dalam pembayaran THR ini" ungkapnya.
Namun, kata Yuliardi, tidak semua anggotanya punya finansial yang cukup untuk membayar THR
secara tepat waktu. Dirinya menduga, sebagian anggotanya yang belum mempersiapkan dana
THR, akan dibayarkan dengan cara dicicil. Pihaknya memastikan anggota PHRI Kalbar berupaya
melaksanakan kewajibannya.
"Sebagian dari anggota saya mengalami kendala karena mereka tidak mempersiapkan (THR)
jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga kebijakan THR ini kemungkinan dilaksanakan secara cicil
yaitu dua kali pembayaran. Tapi Pada prinsipnya anggota saya akan berusaha untuk
melaksanakan kewajiban pembayaran THR ini pada karyawannya," pungkas dia.

Sementara itu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turut melibatkan perwakilan
buruh ke dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) agar THR dipastikan
dapat dibayarkan seluruhnya kepada pekerja.

"Kita minta tahun ini, di tahun 2021, Satgas THR diisi oleh tiga pihak, pemerintah, buruh, dan
pengusaha agar bisa berimbang, agar bisa netral bisa memberikan masukan-masukan yang
benar-benar seimbang," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Usulan pelibatan buruh dan pengusaha di Satgas THR itu, kata Andi, sudah disampaikan ke
pemerintah pada hari ini. Dia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, Menaker
mengeluarkan ketetapan mengenai keanggotaan Satgas THR.

KSPSI mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan ketetapan mengenai kewajiban
pembayaran THR menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun, pembayaran THR oleh perusahaan
harus tetap diawasi oleh pemerintah. "Dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan
yang memang tidak memberikan THR kepada pekerjanya," ujarnya.
Andi mengatakan hingga saat ini masih ada perusahaan yang mencicil pembayaran THR periode
2020. Dia meminta pemerintah dan kelompok pengusaha untuk memberikan kebijakan yang
tepat agar THR seluruh pekerja dapat dilunasi.

"Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera mengeluarkan, mudah-
mudahan harapan kami, ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021
dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

22