Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Judul Perusahaan Wajib Bayar THR
Nama Media Radar Sumedang
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg5&9
Jurnalis GUN
Tanggal 2021-04-16 07:09:00
Ukuran 251x239mmk
Warna Warna
AD Value Rp 45.180.000

News Value Rp 135.540.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan, Disnakertrans
Kabupaten Sumedang) Rencananya minggu depan kami akan monitoring THR supaya bisa
mengetahui terkait pemetaan perusahaan yang sanggup dan tidak sanggup membayar THR

negative - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan, Disnakertrans
Kabupaten Sumedang) Kalau tidak sanggup biasanya perusahaan membuat kesepakatan dengan
serikat pekerja. Tapi poin terpenting itu, THR harus dibayar sebelum hari raya

negative - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan, Disnakertrans
Kabupaten Sumedang) Tapi kalau memang perusahaan itu tidak sanggup (bangkrut) kami akan
kembalikan ke pekerjanya akan seperti apa karena Disnaker hanya sebagai pemberi pembinaan
dan pengarahan

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang menindaklanjuti
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian
THR 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa
semua perusahaan harus membayar tunjangan hari raya (THR) secara full 7 hari sebelum
lebaran. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan, Disnakertrans Kabupaten
Sumedang, Bambang Setiawan, mengatakan, sebagai bentuk tindak lanjut adanya surat edaran
itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan monitoring ke perusahaan terkait kesiapan
dalam membayar THR.

PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang menindaklanjuti
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian
THR 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa

25