Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

serta tuntutan yang belum ada kepastian/kejelasan serta pengaduan ke YUM Internasional jika
KFC tidak segera mencabut Surat tes PCR tersebut," katanya kepada IDN Times, Kamis
(15/4/2021).

KARYAWAN KFC AKAN GELAR AKSI LANJUTAN JIKA TUNTUTAN TAK DIPENUHI

Jakarta, IDN Times - Koordinator Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Antony
Matondang mengatakan para pekerja PT. Fast Food Indonesia Tbk (KFC) siap melakukan aksi
massa lanjutan jika tuntutan mereka terkait pembayaran upah dan tunjangan, serta kebijakan
wajib tes PCR tak juga dipenuhi oleh KFC.

"Kita sedang persiapkan aksi massa lanjutan terhadap tindakan balasan KFC tersebut serta
tuntutan yang belum ada kepastian/kejelasan serta pengaduan ke YUM Internasional jika KFC
tidak segera mencabut Surat tes PCR tersebut," katanya kepada IDN Times, Kamis (15/4/2021).

1. Aksi massa tuntut kejelasan upah dan tunjangan Ilustrasi Restoran Cepat Saji (IDN
Times/Besse Fadhilah) Sebelumnya pada Senin, kalangan buruh yang tergabung dalam SPBI
SBT PT Fast Food Indonesia Tbk menggelar aksi demonstrasi di depan gerai KFC Gelael, MT
Haryono, Jakarta, yang juga merupakan kantor pusat KFC.

Para pekerja mendesak PT Fast Food Indonesia Tbk untuk mengeluarkan kebijakan pembayaran
upah sebagaimana mestinya dan mengembalikan upah yang selama ini ditahan oleh perusahaan.
Setidaknya ada 50-an orang perwakilan dari berbagai store KFC di Indonesia yang mengikuti
kegiatan tersebut, kata Antony.

2. Pelanggaran KFC terhadap pekerja Ilustrasi Logo Restoran Cepat Saji (IDN Times/Besse
Fadhilah) Dalam sebuah pernyataan pada 12 April 2021, SPBI mengatakan bahwa pada April
2020 PT. Fast Food Indonesia Tbk mengeluarkan kebijakan pemotongan upah dan hold upah,
dan membayar tunjangan hari raya (THR) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) KFC. Mereka juga menunda pembayaran upah lembur buruh dengan alasan
terdampak pandemik COVID-19.

"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan Upah jauh dibawah Upah
Minimum Kota/Kabupaten yang berlaku pada tahun 2020," jelas SPBI.

PT. Fast Food Indonesia Tbk juga mengeluarkan kebijakan Penundaan Pembayaran Tunjangan
Kelahiran, Kematian, Pernikahan dan Penghargaan Masa Kerja yang dianggap tidak sesuai PKB.

"Situasi seperti ini setidaknya telah dialami seluruh pekerja KFC dengan durasi waktu hampir
setahun sejak pandemi COVID-19 dan hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan
dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja," katanya.
Ilustrasi Restoran Cepat Saji (IDN Times/Besse Fadhilah) Pasca aksi massa tersebut, KFC
mengeluarkan imbauan kepada para pekerja yang terlibat aksi untuk wajib menunjukkan hasil
tes PCR untuk dapat kembali bekerja. Bagi karyawan yang tidak mematuhi imbauan tersebut,
terancam dijatuhi sanksi bahkan diancam PHK.

Langkah tersebut, menurutnya bukan hanya mencerminkan sikap anti serikat terhadap anggota
SPBI KFC, tapi juga sangat memberatkan para pekerja, mengingat biaya tes PCR yang tergolong
mahal.
"Ini menunjukkan tindakan balasan KFC dan diskriminatif. Pasalnya ada Serikat Pekerja Fast
Food Indonesia (SP FFI) yg melakukan aksi massa dan berkerumun di restoran pasca aksi tidak
pernah diperlakukan demikian," tuturnya.

29