Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 32

Judul               Warning Bagi Pengusaha
                Nama Media          Radar Sulbar
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            JPNN
                Tanggal             2021-04-16 06:56:00
                Ukuran              98x212mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 9.800.000

                News Value          Rp 49.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) SE-nya sudah dikeluarkan. Ini juga warning bagi
              pengusaha, harus membayar penuh THR yang menjadi kewajiban tujuh hari sebelum Lebaran

              negative  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Ada  penjelasannya  dalam  SE  itu,  khusus
              perusahaan yang tidak mampu membayar THR akibat pandemi wajib melakukan dialog dengan
              pekerja. Ini berdasarkan laporan keuangan internal dan kesepakatannya harus dilaporkan secara
              tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing

              positive  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Ini  untuk  memastikan  edaran  tersebut
              dijalankan dengan baik

              negative  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Jangan  ada  lagi  perusahaan  yang  tidak
              membayar THR. Terapkan denda dan sanksi bagi yang terlambat atau bahkan tidak membayar
              THR sesuai dengan waktu yang ditentukan

              negative  -  Azis  Syamsuddin  (Wakil  Ketua  DPR  RI)  Penegakan  hukum  terkait  pelanggaran
              mekanisme pembayaran THR itu harus juga memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
              pengawas ketenagakerjaan



              Ringkasan

              Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
              Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021. Menyikapi SE tersebut,
              DPR mendorong pemerintah daerah membentuk pos komando pelaksanaan serta satuan tugas
              pelayanan terkait THR untuk mengantisipasi timbulnya keluhan pekerja.



              WARNING BAGI PENGUSAHA

              Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
              Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021. Menyikapi SE tersebut,
              DPR mendorong pemerintah daerah membentuk pos komando pelaksanaan serta satuan tugas
              pelayanan terkait THR untuk mengantisipasi timbulnya keluhan pekerja.
                                                           31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37