Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

DISNAKERTRANS BUKA POSKO PENGADUAN THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang membuka posko pengaduan
tunjangan hari raya (THR) di kantor Disnakertrans, Jalan Jenderal Sudirman, Ciceri, Kota Serang,
Kamis (15/4).

Posko pengaduan dibuka untuk menerima aduan dari pegawai atau karyawan perusahaan terkait
pemberian THR Idul Fitri. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang Syafaat
mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 6 tahun 2016
tentang THR ke agamaan bagi pekerja buruh di perusahaan, dan Surat Edaran Menaker nomor
M/ HK.04/IV/2021, perusahaan wajib membayarkan THR kepada pegawai secara penuh pada
tahun ini.

Bagi perusahaan yang tidak bisa sekaligus membayarkan THR maka di perbolehkan
membayarkannya dengan dicicil dua kali. “Tapi tidak boleh melewati hari raya,” katanya, Kamis
(15/4).
Syafaat menyatakan, bagi karyawan yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan THR
sesuai dengan ketentuan undangun dang, bisa mengadukan masalah mereka ke posko
pengaduan THR dengan mendatangi kantor Dis nakertrans Kota Serang. Petugas akan melayani
aduan selama jam kerja ASN. “Kalau perusahaan tidak membayar akan kita panggil,” ujar
Syafaat.

Syafaat mengungkapkan, pihaknya sudah memilih 90 perusahaan dari 500 perusahaan yang ada
di Kota Serang yang nanti akan dilakukan uji petik monitoring ke perusaha an tersebut.

Salah satu poin penting dari monitoring itu adalah untuk mengetahui apakah perusahaan
bersedia menerapkan THR sesuai ketentuan berlaku, misalka n 7 hari sebelum hari raya dan
dibayarkan secara penuh. “Yang tidak mampu boleh dicicil dua kali tapi tidak boleh lewat hari
hari,” katanya.
Menurutnya, pembayaran THR tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya ketika awal ada
Covid- 19, dimana perusahaan boleh membayarkan setengah dari kewajiban membayar THR.

“Perusahaan yang terdampak Covid-19 atau rugi harus dibuktikan dengan hasi l audit dari
akuntan publik,” katanya. Syafaat mengungkapkan, sesuai ketentuan pemberian THR bagi
pegawai yang sudah setahun beker j a berhak mendapatkan satu kal i gaji.

Untuk pekerja yang masa kerjanya belum setahun diberikan THR yang proporsional, dengan per
hitungan masa kerja dibagi 12 (bulan) dikali upah sebulan.

Kepala Disnakertrans Kota Serang Akhmad Benbela mengatakan, bila ada perusahaan yang telat
membayarkan THR akan dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha.
Makanya dalam uji petik nanti akan ada formulir isian bagi perusahaan tentang kesanggupan
mereka membayar THR. “Kalau telat izin operasional bisa dicabut.

Kalau teguran sudah pasti ada,” katanya seraya mengungkapkan, selama ini tidak pernah ada
perusahaan di Kota Serang yang tidak membayarkan THR.

(tohir/rahmat)
Caption:

SILAKAN MENGADU: Pegawai Disnkaertrans Kota Serang memasang spanduk posko pengaduan
THR di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Kamis (15/4).

34