Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Bahkan, pembayaran THR bagi karyawan tidak boleh lagi dicicil. Serta wajib dilakukan paling
lambat tujuh hari sebelum ldul Fitri. Itu telah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Surat per 12 April 2021 itu, ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Menekankan
bahwa pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha
kepada pekerja/buruh. Selain itu, pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2016 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari
12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12
bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja
Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-
19 dan berakibat tak mampu memberi THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan
bupati/walikota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan iktikad baik.

Dalam SE itu, Menaker juga meminta gubernur beserta bupati/walikota untuk menegakkan
hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021
dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

"Perusahaan yang memiliki manajemen sehat, tentu akan menjalankan aturan perusahaan yang
baik pula. Itu juga dapat dilihat dari kepatuhan membayar THR bagi karyawan di perusahaan
tersebut," sebut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar Bakhtiar, menanggapi aturan
mengenai pembayaran THR tersebut Kata dia, pembayaran THR Keagamaan 2021 adalah
kewajiban bagi perusahaan. Memastikan jalannya komitmen itu, Disnaker Sulbar bakal menyurati
perusahaan-perusahaan di Sulbar agar tak lalai menegakkan arahan Kementerian Tenaga Kerja.

"H-7, THR wajib dibayar,nilainya satu bulan upah. Mungkin kita akan menyurati perusahaan
sebagai tindak lanjut dari arahan kemenaker;" terang Bakhtiar.

Menurutnya, tingkat kepatuhan perusahaan di Sulbar cukup baik. Sebab beberapa perusahaan
masih berstatus unit sehingga ketika tidak memenuhi THR bagi karywan, itu besar kemungkinan
mendapat teguran dari kantor cabang. "Ini juga menjadi tolak ukur bahwa perusahaan itu
memiliki manajemen sehat," ungkapnya Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Amujib mengatakan, untuk di Pemprov Sulbar sendiri,
pembayaran THR akan dilakukan setelah adanya arahan dari Menteri Keuangan.

"Aturannya dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sampai saat ini kita belum terima, sehingga
kita tahu besaran THR dimaksud," ungkapnya.fimr/dir)

37