Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Kemenaker, lanjut Azis, diharapkan pula membuka seluas-luasnya call center sebagai upaya
menjalankan ketentuan perundangan-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“SE-nya sudah dikeluarkan. Ini juga warning bagi pengusaha, harus membayar penuh THR yang
menjadi kewajiban tujuh hari sebelum Lebaran,” jelas Azis Syamsuddin, Selasa 13 April.

Azis menilai, ada kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19. Dia
menyebutkan, THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan
serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja.

“Ada penjelasannya dalam SE itu, khusus perusahaan yang tidak mampu membayar THR akibat
pandemi wajib melakukan dialog dengan pekerja. Ini berdasarkan laporan keuangan internal dan
kesepakatannya harus dilaporkan secara tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-
masing,” terang Azis.
Wakil Ketua Umum Partai Golka ini berharap, Kemenaker tak hanya mengeluarkan SE tetapi
mendorong Pemda membuka posko yang dimaksud. “Ini untuk memastikan edaran tersebut
dijalankan dengan baik,” jelas dia. Khusus bagi perusahaan yang mengindahkan, Kemenaker
juga harus memberikan sanksi. “Jangan ada lagi perusahaan yang tidak membayar THR.
Terapkan denda dan sanksi bagi yang terlambat atau bahkan tidak membayar THR sesuai
dengan waktu yang ditentukan,” tegas Azis.

Hal ini sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan dan
pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

“Penegakan hukum terkait pelanggaran mekanisme pembayaran THR itu harus juga
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan,” jelas Azis
Syamsuddin. (jpnn)

32