Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 293
Nantinya, denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan, pekerja,
atau buruh .
Kemudian bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, akan diberikan sanksi administratif,
berupa: Pemberian denda tersebut tidak lantas menghilangkan kewajiban perusahaan
membayar THR Keagamaan untuk karyawan .
Namun, bagi perusahaan yang yang masih terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu
memberikan THR Keagamaan secara tepat waktu, Menaker Ida memberikan solusi atas kasus
tersebut.
Perusahaan wajib melakukan dialog dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mencapai
solusi dan kesepakatan yang terbaik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja
/ buruh yang bersangkutan," tambah Menaker Ida Fauziyah.
Perusahaan juga diminta membuktikan ketidakmampuan dalam membayar THR tepat waktu,
berdasar laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.
Pembayaran THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi
hak para karyawan, pekerja, atau buruh .
Pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan yaitu sebagai berikut: Menaker Ida Fauziyah juga
meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Posko Pelaksanaan THR 2021, dan
melaporkan data pelaksanaan THR di tahun ini.***.
292
