Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Sebagai program jaminan sosial baru, idealnya program JKP diharapkan bisa memberikan
tambahan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK lewat manfaat
bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk memperoleh ketiga manfaat tersebut, ada beberapa ketentuan yang tercantum di dalam
PP JKP Nomor 37 tahun 2021 pasal 4 . Peserta terdiri atas: a) pekerja/ buruh yang telah
diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial; dan b. pekerja/ buruh yang baru
didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi
persyaratan yaitu warga negara Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar,
dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.

Dan pastinya, untuk bisa mendapatkan fasilitas JKP, peserta yang bekerja pada usaha besar dan
menengah juga harus diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT dan JKM. Pekerja/ buruh pada
usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT
dan JKM.

Adapun PHK yang dimaksud di dalam UU tersebut harus dengan alasan tertentu. Bagi tenaga
kerja yang mengalami PHK dengan alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau
meninggal dunia, tidak akan memperoleh manfaat program JKP.
Di satu sisi, dengan skema manfaat yang ada, menurut TURC Trade Union Rights Centre (TURC)-
-Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan--program JKP ini berpotensi membuka ceruk kelompok
keluarga miskin baru.

Pasalnya, para pekerja yang menerima upah sebatas UMP (Upah Minimum Provinsi) berpeluang
menerima manfaat tunai di bawah standar minimum yang ditetapkan BPS atas kategori keluarga
miskin, yakni Rp458.947/ kapita/ bulan dengan skenario persentase pembagian manfaat tunai
yang ada saat ini (45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya).
Bisa dibayangkan, berapa rupiah manfaat tunai yang diterima para pekerja yang hanya
menerima upah bulanan Rp1,7 juta/ bulan dalam rentang periode bulan ke-4 sampai ke-6? Dua
puluh lima persen dari Rp1,7 juta, artinya hanya Rp425.000.

Skenario manfaat tunai program JKP juga akan berdampak kepada para pekerja kantoran
dengan gaji di atas Rp5juta. Mengingat ada batas atas yang ditentukan untuk perhitungan
manfaat tunai, yakni berhenti di angka Rp5juta per bulan.

Artinya, di kelompok pekerja berpenghasilan rendah, program ini berpeluang melahirkan
kelompok-kelompok miskin baru. Sementara, di kelompok pekerja berpenghasilan menengah-
tinggi, program JKP berpotensi menurunkan standar hidup suatu keluarga.

Dalam riset yang dilakukan terhadap kebijakan JKP, TURC memberikan sejumlah rekomendasi
terkait perhitungan manfaat tunai, yakni penentuan batas minimal. Jika dalam penghitungan
manfaat tunai ditentukan batas atas maksimal, bukankah akan lebih bijak ditentukan juga batas
minimal manfaat tunai untuk mencegah lahirnya kelompok-kelompok miskin baru?.

297