Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 3
Judul Wajibkah Perusahaan Beri THR Kepada Karyawan Resign? Ini
Penjelasan Hukumnya
Nama Media riaubisnis.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://riaubisnis.id/news/detail/4933/wajibkah-perusahaan-beri-thr-
kepada-karyawan-resign-ini-penjelasan-hukumnya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-16 08:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) menarik perhatian publik saat ini seiring pernyataan
pemerintah mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan penuh kepada seluruh karyawan
atau buruh saat lebaran ini.
WAJIBKAH PERUSAHAAN BERI THR KEPADA KARYAWAN RESIGN? INI
PENJELASAN HUKUMNYA
Permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) menarik perhatian publik saat ini seiring pernyataan
pemerintah mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan penuh kepada seluruh karyawan
atau buruh saat lebaran ini.
Dilansir dari laman hukumonline.com, kepastian tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Munculnya SE Menaker tersebut menjawab kekhawatiran pekerja mengenai pemberian THR
secara dicicil bahkan tertunggak akibat tekanan ekonomi saat pandemi Covid-19. Penting
diketahui, pemberian THR berlaku tidak hanya pada pekerja aktif saja melainkan pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberhentian diri atau resign. THR karyawan
resign diberikan dengan memenuhi persyaratan yang mengacu pada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Permenaker 6/2016 mengatur syarat dan besaran THR yang diterima bagi pekerja resign
tersebut. Dalam artikel klinik Hukumonline "Ketentuan THR Karyawan yang Mengundurkan Diri"
dijelaskan bahwa Permenaker 6/2016 menyatakan karyawan yang berhak menerima THR
dengan syarat hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan
mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 Permenaker 6/2016. Sementara, karyawan yang
resign lebih dari 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan maka tidak berhak atas THR.
2