Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Selain itu, SE tersebut juga menyampaikan dalam hal perusahaan yang masih terdampak
pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai
waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur dan Bupati/Wali kota
diminta memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan
iktikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.

Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.

Menaker Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat
dan daerah, Ida juga meminta Gubernur beserra Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum
sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Ia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.

Sementara itu, kalangan pengusaha mengakui kemampuan mereka untuk bisa membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh tahun ini tidaklah sama. "Kondisinya disebut pulih, ya
belum, tapi memang sedikit lebih baik dari dulu (tahun lalu)," kata Ketua umum Jaringan
Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantono seperti dikutip dari Antara, Jumat
(9/4).

Menurut Iwan, ada sejumlah perusahaan yang kondisi keuangan dan arus kas (cashflow) yang
telah membaik, tapi ada pula yang kondisi keuanganya masih mengalami kesulitan. Ia
mengatakan, perusahaan-perusahaan dengan cashflow yang lebih baik dan kuat, kemungkinan
akan membayar THR pegawainya secara penuh tahun ini.

Namun, ia juga tidak bisa mengelakkan kondisi sejumlah perusahaan lain yang masih kesulitan
dan mungkin harus mencicil THR pegawainya tahun ini. "Perusahaan yang sudah baik, kuat,
maka silakan diselesaikan kewajiban THR. Ada yang memang masih sulit, itu mungkin bisa diberi
kesempatan untuk dicicil," katanya.
4