Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR H-7 LEBARAN

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengeluarkan surat edaran peraturan pembayaran tunjangan
hari raya (THR), sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor
M/6/HK.04/I V/2021, perihal pemberian THR bagi pekerja perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Jonli mengatakan, surat
edaran Menaker dan Gubri dikeluarkan lebih awal agar perusahaan mengetahuinya. Dalam surat
edaran tersebut, paling lambat H-7 atau tujuh hari menjelang Idulfitri 1442 I Iijriah/2021, sudah
dibayarkan.

"Gubri mengirim surat ke kabupaten/ kota, memberi tahu secara tertulis kepada perusahaan
untuk memastikan pembayaran THR keagamaan kepada pekerja/ buruh masa kerja satu bulan
secara terus menerus atau lebih dan bagi pekerja/ buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha, berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja
waktu tertentu,'"jabar Jonli, Rabu (14/4).
Untuk besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan, bagi pekerja/buruh masa kerja 12
bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan satu bulan upah. THR keagamaan wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Dijelaskannya, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerjasatu bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai perhitungan ditetapkan,
yakni masa kerja dikalikan satu bulan upah 12 bulan. Bagi pekerja/buruh yang bekerja
berdasarkan perjanjian kerja harian, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan
atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima 12 bulan terakhir
sebelum hari raya keagamaan. Pekerja/buruh yang bekerja kurang dari 12 bulan, upah satu
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Jadi para pekerj a/buruh yang baru bekerja belum satu tahun akan menerima THR sesuai
hitungan ditetapkan. Tentu tidak sama dengan yang bekerja satu tahun. Bisa saja mendapat
setengah bulan, atau kurang," jelasnya.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR keagamaan 2021, tuturnya, pemerintah memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha berdialog dengan pekerja/buruh sampai mencapai kesepakatan dan
dilaksanakan secara kekeluargaan serta itikad baik.

Kesepakatan dibuat tertulis, memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat, paling
lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021 pekerja/buruh bersangkutan. Selanjutnya,
perusahaan membuktikan ketidakmampuan membayar THR keagamaan 2021 secara tepat
waktu kepada pekerja/ buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.

"Jadi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR keagamaan 2021 kepada
pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tandasnya,
(pbn)

318