Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 325
Sependapat dengan Dedi, Ujang menilai perombakan menteri juga dilakukan dengan
mempertimbangkan situasi politik secara matang. Tidak mutlak jadi hak presiden sepenuhnya.
"Sebenarnya kan, nama Nadiem sudah cukup dari dulu untuk di-reshuffle, tapi faktanya enggak.
Lalu kebijakan Ida Fauziah Menaker, banyak PHK di sana-sini, banyak persoalan, ternyata kan
enggak di-reshuffle juga," tutur Ujang.
"Misal pak Pratikno, Jokowi Mania menjadikannya salah satu menteri yang harus di-reshuffle,
enggak mungkin juga. Karena pak Pratikno salah satu tangan kanan Jokowi," sambungnya.
Presiden Joko Widodo (kanan) saat memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia
Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). (ANTARA FOTO/AGUS SUPARTO)
Berdasarkan survei IPO terkait kinerja kementerian/lembaga, peluang reshuffle kabinet dan
potensi capres 2024, Nadiem (dengan persentase 40 persen) termasuk lima besar menteri yang
diinginkan publik untuk diganti. Nama lainnya ialah Menkominfo Johnny G. Plate (55 persen),
Menkumham Yasonna H. Laoly (47 persen), hingga Mentan Syahrul Yasin Limpo (44 persen).
Survei itu dilakukan pada 12-23 Oktober 2020. Metode purposive sampling dilakukan terhadap
170 orang pemuka pendapat yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri,
dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.
Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random
sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error dalam rentang
2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Andalas, Ilham Azre, mengungkapkan reshuffle
tidak akan menyasar pos kementerian lain di luar Kemendikbud-Ristek dan Kementerian
Investasi.
Sebab, menurut dia, kinerja sejumlah menteri sejauh ini sudah bagus dan tidak ada gonjang-
ganjing politik yang berarti.
"Menurut saya enggak ada. Pertama dari sisi faktor politik sudah stabil. Indikator ekonomi juga
sudah mulai membaik," ucap Ilham saat dihubungi melalui sambungan telepon.
"Ada riak kecil yakni KSP tapi saya enggak yakin juga membuat pergantian pada KSP,"
sambungnya.
Pilihan Kalangan Profesional Baik Dedi maupun Ujang menilai kalangan profesional merupakan
pilihan yang tepat bagi Jokowi jika hendak merombak menterinya.
Dedi mengatakan sosok dari unsur profesional lebih minim kepentingan dibandingkan kader
partai. Lagi pula, ujar dia, banyaknya menteri dari unsur parpol yang telah diproses hukum
mengindikasikan bahwa mereka belum cukup meyakinkan terbebas dari kepentingan organisasi.
"Kita bisa baca kasus Juliari Batubara [mantan Menteri Sosial], di mana melibatkan banyak kader
parpol yang sama. Begitu juga periode sebelumnya yang menyasar Menag Lukman Hakim, juga
menjerat tokoh-tokoh se-parpol," imbuhnya.
Juliari menjadi tersangka KPK atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan
Covid-19. Beberapa politikus PDIP, yakni Ihsan Yunus dan Herman Herry, diduga terlibat dalam
tindak pidana tersebut.
Sementara Lukman belum berstatus tersangka meskipun dalam vonis hakim ia terbukti
menerima Rp70 juta terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
324
