Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020

CEGAH KERUSUHAN SOSIAL, PEMERINTAH HARUS ANTISIPASI FENOMENA
PREKARIAT
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius bagi struktur ketenagakerjaan Indonesia,
antara lain membesarnya jumlah para pekerja rentan dan informal yang disebut prekariat.

Guru Besar IPB Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa fenomena prekariat ini perlu untuk
dicermati lebih lanjut oleh semua pihak khususnya pemerintah, melalui kebijakan yang dapat
meningkatkan produktifitas dan jaminan sosial bagi para pekerja rentan.

"Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan adanya informalisasi tenaga kerja kita yang terjadi
hampir di seluruh sektor," ujarnya dalam diskusi bertema Fenomena Prekariat dan Solusinya:
Revolusi Mental dan Pancasilanomics yang diselenggarakan oleh Sigmaphi Policy Reserch dan
Data Analysis dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di
Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Data BPS menunjukkan Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap 29,12 juta orang penduduk
usia kerja. Di dalamnya, terdapat 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja,
1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran.

Besarnya dampak pandemi, pada gilirannya telah mendorong kenaikkan tingkat pengangguran
terbuka dari 5,23% di Agustus 2019 menjadi 7,07% di Agustus 2020, atau dari 7,10 juta orang
menjadi 9,77 juta orang.

Para pekerja rentan di Indonesia tersebut belum termasuk para tenaga kerja yang saat ini
berstatus sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing dan pekerja yang masih berstatus sebagai
pekerja kontrak di sebuah perusahaan.

Nunung melanjutkan, kenaikan pengangguran, pekerja paruh waktu, pekerja yang berkurang
jam kerjanya, hingga masuknya angkatan kerja baru, adalah persoalan yang harus diselesaikan
oleh negara melalui penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.

“Ketika hal tersebut tidak diselesaikan secara komprehensif, maka kondisi struktur
ketenagakerjaan yang demikian akan segera memperburuk kondisi kemiskinan, ketimpangan,
dan dalam beberapa aspek dapat bergerak ke arah kerusuhan sosial atau social unrest,"
tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Kementerian
Koordinator PMK, Tri Mumpuni, menjelaskan bahwa akar persoalan dari fenomena prekariat
adalah dipisahkannya sumber daya lokal dari komunitas lokal, sehingga investasi berjalan
dengan hanya mengeksploitasi sumber daya yang ada.

“Maka tugas negara dalam kerangka Revolusi Mental dan Pancasilanomics adalah memastikan
investasi yang berjalan harus menyatukan sumber daya lokal dan komunitas lokal agar
masyarakat dapat sejahtera, berdaya hidup mandiri, serta bermartabat, serta mengalokasikan
subsidi negara dengan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dosen Fisipol Unair Airlangga Pribadi menjelaskan fenomena prekariat adalah
hasil nyata dari praktik ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme yang berdampak pada
munculnya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ketidakpastian atau rentan melalui
sistem pasar bebas tenaga kerja yang disebut pasar tenaga kerja fleksibel atau ‘labor market
flexibility’.

“Pancasila musti ditempatkan sebagai metode historis dan praksis untuk menyelesaikan
persoalan struktural, seperti neoliberalisme dan oligarki yang menghasilkan kelas prekariat,"
jelasnya.

67