Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 232
Judul Mau Usul RPP UU Cipta Kerja? Catat Ini Portal Resminya
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/ekonomi-dan-bisnis/246494-
mau-usul-rpp-uu-cipta-kerja-catat-ini-portal-resminya
Jurnalis Murdiyat Moko
Tanggal 2020-11-09 09:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah secara
resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk
menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan
RPP dan RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat
Ringkasan
Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi dalam pembahasan draf Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) UU Cipta Kerja
bersama seluruh elemen masyarakat, Kemenko Perekonomian menyediakan wadah melalui
portal resmi yang bisa diakses oleh masyarakat secara online di alamat URL: https://uu-
ciptakerja.go.id.
Portal ini sudah bisa diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholders yang akan memberikan
masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan RPerpres sebagai pelaksanaan UU
Cipta Kerja. Saat ini sudah ada 9 draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat
melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.
MAU USUL RPP UU CIPTA KERJA? CATAT INI PORTAL RESMINYA
Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi dalam pembahasan draf Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) UU Cipta Kerja
bersama seluruh elemen masyarakat, Kemenko Perekonomian menyediakan wadah melalui
portal resmi yang bisa diakses oleh masyarakat secara online di alamat URL: https://uu-
ciptakerja.go.id.
Portal ini sudah bisa diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholders yang akan memberikan
masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan RPerpres sebagai pelaksanaan UU
231