Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 233
Cipta Kerja. Saat ini sudah ada 9 draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat
melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan sesuai dengan
komitmen sejak awal, Pemerintah akan segera menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan dan
memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat
memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh
peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Saat ini, Pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa
draf RPP dan RPerpres. Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh Kementerian/Lembaga (K/L)
terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, terdiri atas 40 RPP dan 4 RPerpres.
Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari draf RPP/ RPerpres, bersama lebih dari 30
K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.
Ada Kesalahan Fatal UU No 11/2020 Cipta Kerja, Kok Bisa? "Pemerintah secara resmi
mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk menyampaikan
aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan
RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat," kata
Airlangga Hartarto dalam keterangan pada Minggu (8/11).
Selain itu, seluruh Kementerian/Lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan
sosialisasi, publikasi dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draft 40 RPP dan
4 RPerpres, baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar penyusunan peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih
komprehensif.
Menko menambahkan UU Cipta Kerja antara lain untuk menciptakan lapangan kerja dan
mendorong peningkatan usaha, dengan memberikan berbagai kemudahan, pelindungan dan
pemberdayaan, serta berbagai insentif usaha, baik terhadap Koperasi dan UMKM maupun
korporasi dan industri nasional, untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga
kerja Indonesia sebanyak-banyaknya.
232
