Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Judul Kapan Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan Berlaku? Ini Kata
Pengacara Hubungan Industrial
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201109/12/1315121/kapan-
omnibus-law-kluster-ketenagakerjaan-berlaku-ini-kata-pengacara-
hubungan-industrial
Jurnalis Anggara Pernando
Tanggal 2020-11-09 09:08:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Theodore Manurung (Managing Patner TM&P Law Office) Yakni sejak 2 November
2020

negative - Theodore Manurung (Managing Patner TM&P Law Office) Yang mana akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, seperti ketentuan PKWT, Outsourcing dan lainnya.
Maka saat ini masih banyak kekosongan hukum ketenagakerjaan

negative - Theodore Manurung (Managing Patner TM&P Law Office) Hingga dikeluarkannya
peraturan pemerintah dimaksud

neutral - Theodore Manurung (Managing Patner TM&P Law Office) Mau tidak mau, kita
harus masih mengacu pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang ada sebelumnya

neutral - Syarif Yunus (Direktur Eksekutif Perhimpunan Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
[Pesangon dalam UU Cipta Kerja] terdiri dari 19 kali upah dan 6 kali dari JKP (jaminan kehilangan
pekerjaan) sehingga menjadi 25 kali. Hal itu diberikan saat terjadi pemutusan hubungan kerja
dengan masa kerja yang ditetapkan sesuai aturan

Ringkasan

UU Cipta Kerja telah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 lalu. Dengan
penetapan ini apakah hubungan pekerja dan perusahaan mengacu kepada UU Cipta Kerja dan
bukan lagi UU Ketenagakerjaan? Theodore Manurung, Managing Patner TM&P Law Office
menyebutkan secara umum, sesuai dengan Pasal 186 UU Cipta Kerja disebutkan beleid ini
langsung berlaku sejak diundangkan.

233