Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 235
KAPAN OMNIBUS LAW KLUSTER KETENAGAKERJAAN BERLAKU? INI KATA
PENGACARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
UU Cipta Kerja telah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 lalu. Dengan
penetapan ini apakah hubungan pekerja dan perusahaan mengacu kepada UU Cipta Kerja dan
bukan lagi UU Ketenagakerjaan? Theodore Manurung, Managing Patner TM&P Law Office
menyebutkan secara umum, sesuai dengan Pasal 186 UU Cipta Kerja disebutkan beleid ini
langsung berlaku sejak diundangkan.
"Yakni sejak 2 November 2020," ulas Theodore dalam laman Linkedin yang dikutip Senin
(9/11/2020).
Menurutnya, meski secara aturan telah berlaku namun dalam klaster ketenagakerjaan ini masih
cukup banyak ketentuan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja.
"Yang mana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, seperti ketentuan PKWT,
Outsourcing dan lainnya. Maka saat ini masih banyak kekosongan hukum ketenagakerjaan,"
katanya.
Atas dasar itu, Theodore menilai UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan belum dapat
digunakan sebagai dasar hukum dalam hubungan industrial.
"Hingga dikeluarkannya peraturan pemerintah dimaksud," katanya.
Oleh karena itu, ia menilai dalam hubungan industrial saat ini hingga ada aturan turunan masih
mengacu kepada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Mau tidak mau, kita harus masih mengacu pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang ada
sebelumnya," katanya.
Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu pasal yang berbeda signifikan dan mendapat sorotan
dalam UU Cipta Kerja adalah besaran kewajiban pesangon perusahaan.
Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Perhimpunan Dana Pensiun Lembaga Keuangan menyebutkan
besaran pesangon pekerja dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan sebesar 19 kali ditambah
6 kali dalam program lainnya, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Besaran manfaat ini berubah dari perhitungan pesangon yang menggunakan UU No. 13/2020.
"[Pesangon dalam UU Cipta Kerja] terdiri dari 19 kali upah dan 6 kali dari JKP (jaminan
kehilangan pekerjaan) sehingga menjadi 25 kali. Hal itu diberikan saat terjadi pemutusan
hubungan kerja dengan masa kerja yang ditetapkan sesuai aturan," kata Syarif Yunus, Direktur
Eksekutif Perhimpunan Dana Pensiun Lembaga Keuangan beberapa waktu lalu.
JKP adalah program jaminan sosial yang akan dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Layanan ini diberikan kepada pekerja yang
berhenti kerja sebelum memasuki pensiun berupa insentif selama menganggur hingga pelatihan.
Berikut rumus perbandingan perhitungan pesangon pekerja dalam UU No. 13/2003 dan UU Cipta
Kerja: Pesangon dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: Untuk masa kerja 24 tahun
atau lebih perhitungan pesangon adalah 1.15 x (2 x 9 + 1 x 10) = 32.2 kali upah Pesangon
dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja Koefisien 1,15 diturunkan menjadi 1.
Sehingga dengan asumsi rumus sama maka perhitungan pesangon adalah: 1 x (2 x 9 + 1 x 10)
= berarti 28 kali Namun jika koefisien 2 kali ini akan ditetapkan menjadi 1 sehingga perhitungan
pesangon berdasarkan UU Cipta Kerja menjadi: 1x (1 x 9 + 1 x 10) = 19 kali Perincian uang
pesangon UU Cipta Kerja sendiri terdiri dari: Uang Pesangon Masa kerja kurang dari 1 tahun,
234
